Tambang Today

KESDM Ancam Cabut IUP Perusahaan Lalai Bayar Pajak

Ragil Wibowo

21 Mar 2019 — 1 min read

Menteri ESDM Ignasius Jonan

Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menekankan, Pemerintah akan memberikan sanksi tegas, berupa pemberhentian produksi dan penjualan hingga pencabutan izin tambang kepada perusahaan yang tidak patuh bayar pajak. Kewajiban bayar pajak ini dikatakan Jonan, sudah diatura dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba. “Yang paling penting adalah kepatuhan daripada wajib bayar yang setiap bulan harus bayar dan tidak boleh diangsur,” kata Jonan, dalam keterangan resminya, Kamis (21/3). Guna mendukung kebijakan tersebut, imbuh Jonan, Pemerintah menerapkan sistem penghitungan dan pembayaran secara online atau e-PNBP. Sistem ini secara efektif diimplementasikan per 1 Maret 2019. “Ini bisa realtime memantau bayarnya kapan, jumlahnya berapa dan kalau tidak bayar mereka tidak akan kami layani lagi,” ujarnya. Sistem online dinilai akan mampu mendeteksi potensi tunggakan dan kecurangan pun bisa tereduksi, sekecil mungkin dan akan terintegrasi dengan Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). “Sekarang tidak bisa lagi membayar semampu mereka, sudah ada kewajibannya,” tegas Jonan. Sejalan dengan itu, Pemerintah terus menjalankan optimalisasi produksi minerba melalui pembinaaan hingga penataan izin usaha yang dapat beroperasi (terdaftar). Bekerja sama dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, audit kewajiban wajib bayar terus ditingkatkan. Termasuk menjalin mitra dengan KPK. “KPK mempunyai perhatian yang sangat besar untuk masalah royalti atau PNBP di sektor Minerba. Ini ada korsupnya,” urai Jonan. Untuk diketahui sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, PNBP sektor minerba ini terdiri dari iuran tetap, iuran produksi dan kompensasi data informasi.

Artikel Terkait

Studi Rekolonisasi di Area Operasional AMMAN Tunjukkan Tren Positif bagi Ekosistem Laut

Jakarta,TAMBANG,- Sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi menyoroti hasil pemantauan ilmiah terkait kondisi ekosistem laut dalam di wilayah Sumbawa Barat. Temuan ini berasal dari Studi Rekolonisasi yang dilakukan di area operasional PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN). Ini menunjukkan adanya indikasi kemampuan adaptasi biota laut terhadap lingkungan sekitarnya.

BIPI Lanjutkan Rencana Divestasi Anak Usaha Sektor Batubara

Jakarta,TAMBANG,- PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) melanjutkan langkah strategis dalam memperkuat portofolio investasinya. Langkah ini sejalan dengan komitmen terhadap pengembangan bisnis energi berkelanjutan. Sebagai bagian dari strategi ini, perusahaan investasi dengan fokus pada infrastruktur energi sedang menjajaki dan berdiskusi dengan beberapa calon pembeli terkait rencana divestasi anak-anak

NHM Dorong Efisiensi dan Inovasi Lingkungan dalam Seminar Nasional ITNY

Jakarta, TAMBANG – PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) turut ambil bagian memberikan wawasan strategis mengenai masa depan industri pertambangan khususnya mengenai efisiensi dan inovasi lingkungan. Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional yang digelar Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), yang merupakan bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis ke-22, pada

Perang AS-Israel vs Iran Dorong ICP Maret 2026 Tembus USD102,26 per Barel

Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada bulan Maret 2026 ditetapkan sebesar USD102,26 per barel.