Jakarta-TAMBANG. Perusahaan batu bara terutama pemegang lisensi IUP saat ini sedang cemas menunggu keputusan pemerintah yang ingin menaikkan tarif royalti batu bara tahun ini. Banyak pihak mengungkapkan bahwa kebijakan itu akan memberikan efek domino pada industri lain, khususnya kontraktor jasa penunjang.
Namun tidak bagi PT Pamapersada Nusantara. Anak usaha PT United Tractor itu merasa tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan kenaikan tarif royalti yang baru. Presiden Direktur PT Pamapersada Nusantara, Frans Kesuma mengatakan, perusahaannya tidak terlalu banyak memiliki pelanggan yang berasal dari perusahaan IUP.
“Kalau di PAMA sebagian besar pelanggan kami PKP2B yang sudah 13,5 persen. Dari 14 kontrak hanya satu atau dua yang IUP,” kata Frans kepada Majalah TAMBANG, Rabu (18/2).
Khusus pelanggan yang memegang IUP, Frans mengakui belum ada pembicaraan lebih lanjut membahas soal kenaikan royalti dan dampaknya bagi kerja sama mereka. Sejak tahun lalu, wacana itu sudah muncul namun belum juga dilaksanakan hingga kini. Frans yakin Pemerintah pasti sudah memperhitungkan supaya kebijakan itu tidak merusak industri batu bara nasional.
“Kami masih menunggu. Seandainya naik pun sama seperti saat harga turun drastis. Perusahaan pasti akan coba mencari alternatif seperti menurunkan stripping ratio dan meninjau perencanaan dengan tujuan menurunkan biaya produksi. Pokoknya efisiensi di segala bidang,” ujarnya.
Frans mengakui bahwa perusahaan jasa penunjang lain kemungkinan akan terkena dampak kenaikan royalti. Menurutnya, jika kondisinya semakin sulit, produsen dan kontraktor pasti akan melihat kembali kemungkinan untuk negosiasi ulang kontrak.
“Kalau sama-sama susah ya bisa tutup. Tapi itu kan pilihan terakhir karena tutup juga butuh perhitungan besar. Pemerintah juga sudah meyakinkan, kalau memang mepet pasti akan ditunda. Mereka kan tidak menginginkan industri kolaps.”
