Nova Farida
[email protected]
Jakarta-TAMBANG. Terkait rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi pada akhir tahun ini, Ketua DPR-RI, Setya Novanto mengatakan secara prinsip DPR menyerahkan program tersebut kepada pemerintah.
“Kita sudah menyerahkannya kepada pemerintah,” kata Setya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).
Namun, saat ditegaskan apakah posisi DPR menyetujui penuh soal rencana pemerintah Jokowi, Setya hanya menjawab diplomatis. “Kita lihat dulu. Kalau sudah lihat nanti akan kita evaluasi yang kurang,” katanya.
Sebelumnya, Setya mengaku sudah sempat berdiskusi dengan Presiden Jokowi terkait persoalan ini. “Saya waktu bersama-sama dengan Pak Jokowi sempet membicarakan ini, bagaimana ini membantu rakyat kecil. Tentu kan semuanya harus ada hitung-hitungan dan pertimbangannya,” ungkapnya.
Ia mengaku, belakangan ini dirinya mengetahui soal kompensasi kenaikan harga BBM dari media saja.
“Baru sebatas meninjau, saya juga tahu dari media infonya,” aku Setya.
Sebelumnya pemerintah lewat Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan akan menaikkan harga BBM sebelum Januari 2015. Namun belum ada penjelasan soal besaran kenaikan harga BBM tersebut.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah sudah mulai membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kemarin. Ini merupakan salah satu program kompensasi untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pada tahap awal, Presiden Jokowi sudah membagikan 500 KIS dan KIP untuk pengungsi letusan Gunung Sinabung. Kartu ini baru bisa digunakan pekan ini.
Kartu-kartu ini disiapkan untuk menjadi jaring pengaman bagi rakyat kecil yang akan terimbas saat subsidi bahan bakar minyak (BBM) dialihkan ke sektor lain.
Pada APBNP 2014 disiapkan anggaran Rp5 triliun telah disiapkan sebagai kompensasi. Bila indikatornya sama seperti tahun lalu, maka kompensasi ditujukan untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS).
Presiden Jokowi sendiri dikabarkan akan menaikkan harga BBM sebesar Rp3.000/liter, tapi masih mencari waktu yang tepat untuk mengumumkannya.
Ada pula yang menyarankan sebaiknya kenaikan harga cukup Rp2.000/liter agar beban masyarakat dan risiko politik tidak terlalu besar.
Tetapi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebutkan harga BBM akan naik bulan November ini. Menurutnya, pemerintah tinggal menunggu penyebaran KIS dan KIP tersebar kepada seluruh masyarakat.
