Tambang Today

Kemen LHK Selipkan Prosedur Tailing Dalam Izin Feeport

Muflihun Hidayat

28 Sep 2018 — 1 min read

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah memberikan catatan soal pengelolaan limbah produksi alias tailling milik PT Freeport Indonesia. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ilyas Asaad mengatakan, pihaknya berencana menyelipkan prosedur tata kelola tailing pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Freeport. “Nanti bisa dijadikan semacam lampiran di IUP-nya,” kata Ilyas saat ditemui di kantor Kementerian ESDM pasca penandatanganan Sales and Purchase Agreement (SPA) antara Inalum dan Freeport, Kamis, (27/9). Penandatanganan itu menjadi rangkaian proses divestasi 51 persen saham Freeport. Kini, Freeport resmi menjadi anak usaha Inalum. Sebelumnya, proses divestasi sempat berlarut-larut lantaran Freeport diduga melakukan pencemaran lingkungan. Freeport dikenai sanksi administrasi hingga 48 poin, salah satunya soal tailing. Dengan sanksi tersebut, Freeport diminta menghentikan pembuatan tanggul yang lebih luas. Tujuannya, agar dampak limbah hasil produksi tambang Freeport tidak melebar. Menurut KLHK, jika tanggul dibuat lebih lebar, maka limbah dari pengolahan tambang tersebut juga lebih banyak. Sanksi ini sudah dipatuhi oleh Freeport. Kata Ilyas, saat ini pihaknya sedang menyusun road map terkait pengelolaan tailing khusus di lokasi tambang Freeport. Nantinya, road map itu akan dijadikan panduan dan diselipkan pada IUP milik Freeport. “Penyusunan road map sudah berjalan 80 persen. Kemungkinan Oktober (2018) sudah selesai,” kata Ilyas. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih melakukan pengawasan terkait kegiatan reklamasi, kegiatan pasca tambang ataupun jaminan reklmasi. Mereka sudah beberapa kali memberikan teguran kepada Freeport terkait tanggul limbah. Sebagai catatan, persoalan pencemaran lingkungan yang dijatuhkan kepada Freeport tidak akan berpengaruh kepada Inalum, betapa pun Inalum sudah menjadi pemegang saham mayoritas.

Artikel Terkait

RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Disetujui, Jalan Normalisasi Pasokan Batu Bara Terbuka

Tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN), yakni PT Tiwa Abadi (TA), PT Tanur Jaya (TJ), dan PT Fajar Sakti Prima (FSP), telah memperoleh persetujuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026 pada Jumat (18/9/2026).

Kebut 1 Juta Pelanggan di 2028, KSP Ikut Tuntaskan Hambatan Perizinan dan Percepat Pengoperasian Jargas Rumah Tangga

Jakarta,TAMBANG,- Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, meninjau langsung kesiapan pengoperasian Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Jumat (18/9). Kunjungan dilakukan di lokasi Metering Regulating Station (MRS) Jargas dan dilanjutkan dengan

PHKT Sukses Lakukan Optimalisasi Sumur Sepinggan V-7, Produksi Migas Di Atas Targe

Jakarta,TAMBANG,- Upaya konsisten PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dalam mengoptimalkan produksi dari sumur migas mulai berbuah positif. Kabar baik datang dari proyek optimalisasi Sumur Sepinggan V-7 yang berhasil meningkat produksinya mencapai 710 barel minyak per hari (BOPD). Capaian ini lebih dari dua kali lipat dari target yang

Pertamina NRE Dorong Waste-to-Value melalui Proyek Decentralized Waste Management di Kota Bandung

Jakarta,TAMBANG,- Satu lagi terobosan yang dilakukan Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE). Kali ini perusahaan memperkuat komitmennya terhadap ekonomi sirkular melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor Danantara, Jakarta, terkait pengembangan proyek percontohan Decentralized Waste Management (DWM) Kota Bandung pada Senin, (14/9). Proyek ini menjadi langkah awal