Tambang Today

Kemen LHK Keluarkan IPPKH dan Road Map Tailing Freeport

Ragil Wibowo

10 Jan 2019 — 2 min read

Irjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Ilyas Saad, saat Diskusi Publik di KAHMI Centre, Jakarta, Rabu (9/1)

Jakarta, TAMBANG – Seiring dengan divestasi saham 51 Persen PT Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumuinum (Inalum), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas e,810,61 hektare (Ha) kepada PT Freeport Indonesia.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemen LHK, Ilyas Saad, mengatakan, ada beberapa tindak lanjut yang dilakukan Freeport setelah adanya temuan dari Kemen LHK dan Badan Pemeriksa Keuangan. Diantaranya dengan mengurus IPPKH serta menyusun road map pengelolaan tailing. Setelah sebelumnya, Kemen LHK memberikan sanksi administratif kepada Freeport karena lalai mengurus IPPKH dan Freeport membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) IPPKH sejak 2008 – 2018 disertai denda dengan jumlah Rp480 miliar.

IPPKH diterbitkan seluas 3.810,61 ha dengan SK Nomor 590/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2018 tentang IPPKH untuk kegiatan operasi produksi tembaga DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas di Kabupaten Mimika, Papua.

“IPPKH berlaku sesuai dengan masa berlaku kontrak karya dan dapat diperpanjang sesuai jangka waktu IUPK (Izin Usaha Produksi Khusus),” kata Ilyas Saad, saat Diskusi Publik “Kembalinya Freeport ke Indonesia: Antara Kepentingan Nasional dan Kepentingan Asing” yang di gelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Centre, di Jakarta, Rabu (9/1).

Terkait dengan penyusunan road map tailing, Ilyas menjelaskan, sudah disusun untuk waktu kerja selama tahun 2018-2024 atau sampai dengan masa penutupan tambang terbuka Grasberg. Road map pengelolaan tailing terdiri dari conceptual study, feasibility study untuk empat pendekatan yaitu cross levee elevasi rendah, cross levee multi tanggul, isolasi dampak pengendapan pada area estuari dan pemanfaatan tailing serta pengembangan wilayah. Serta road map kegiatan pengelolaan tailing.

Dalam melakukan upaya pengelolaan tailing, dilakukan melalui 11 pendekatan yang dikelompokkan pada, penanganan material di area tambang dan Wanagon (Hulu), penanganan material di Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA). Kemudian penanganan material di Estuari (Hilir), dan pemanfaatan tailing.

“Road map disusun sebagai langkah penanganan tailing dari waktu ke waktu untuk menurunkan TSS (Konsentrasi padatan tersuspensi) pada ModADA,” tutur Ilyas.

Selain itu, Kemen LHK juga telah memperkuat road map tailing dengan menetapkan dan mencabut beberapa regulasi. Yaitu mencabut Keputusan Menteri (Kepmen) LHK Nomo 431/2008 tentang Persyaratan Pengelolaan taling Freeport di daerah pengendapan Ajkwa atau ModADA. Kemudian menerbitkan SK Nomor 175/MENLHK/SETJEN/PLB.3/4/2018 tanggal 9 Aprilk 2018 tentang Pengelolaan Tailing Freeport di daerah penimbunan Ajkwa atau ModADA.

Artikel Terkait

KPP MINING Raih Penghargaan Internasional Berkat Transformasi Digital Berbasis Change Management

London, TAMBANG – PT Kalimantan Prima Persada (KPP MINING) kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional. Perusahaan jasa pertambangan ini meraih penghargaan Bronze dalam ajang AMEC Global Communication Effectiveness Awards 2026 melalui penerapan komunikasi strategis dalam mendukung transformasi digital perusahaan. Penghargaan tersebut diberikan pada kategori Best Use of Measurement for Internal Communications

Jurnalis Majalah TAMBANG Raih Penghargaan Minerba Educreative Competition 2026 Kategori Lomba Jurnalistik

Jakarta, TAMBANG – Jurnalis Majalah TAMBANG, Rian Wahyudin, meraih penghargaan dalam ajang Apresiasi Minerba 2026 pada kategori Lomba Karya Jurnalistik untuk Wartawan. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai bentuk apresiasi terhadap karya jurnalistik yang mengangkat subsektor mineral dan batu

Tegaskan Komitmen Kepatuhan, PTBA Raih Penghargaan PNBP dari Kementerian ESDM dalam Minerba Convex 2026

Jakarta, TAMBANG — PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA kembali menunjukkan capaian positif atas komitmennya terhadap kepatuhan pelaksanaan peraturan negara. Capaian ini diraih melalui penghargaan pada kategori Kepatuhan Pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM dalam acara Mineral & Batubara Convention - Expo

Minerba Convex 2026 Ditutup, Ditjen Minerba Apresiasi Kinerja Badan Usaha dan Umumkan Pemenang Educreative Competition

Jakarta, TAMBANG – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan 42 Apresiasi Minerba 2026 kepada badan usaha pertambangan serta insan ESDM yang berkontribusi dalam pengelolaan pertambangan dan penanganan bencana. Penghargaan tersebut disampaikan pada penutupan Minerba Convex 2026 di JIExpo, Jakarta, Selasa (3/11)