Tarakan – TAMBANG. Kalimantan dikenal sebagai pulau penghasil migas dan batu bara. Ironisnya, pulau itu masih butuh tambahan daya 1.200 megawatt (MW) untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga dan industri.
“Sekurang-kurangnya butuh dibangun empat pembangkit dengan kapasitas masing-masing 200 MW atau 300 MW. Maka, kebutuhan listrik rumah tangga terpenuhi, siswa dapat belajar tenang. Kemudian pembangunan itu akan membuka daya tarik investasi,” ujar Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Hal tersebut ia sampaikan di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam diskusi dengan jajaran pejabat daerah di Kalimantan, melalui telekonferensi video, Senin (15/12).
Untuk menunjang percepatan proyek kelistrikan, Andrinof menjanjikan pemerintah pusat akan memangkas birokrasi perizinan, khususnya untuk investasi pembangkit listrik. Pemerintah pusat juga akan bekerjasama dengan pemerintah daerah terkait optimalisasi pembebasan lahan.
Masalah kekurangan listrik ini, bersama dengan permasalahan infrastruktur, menjadi pokok bahasan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Regional Kalimantan, yang digelar tanggal 15 – 16 Desember 2014.
“Kami akan bicarakan masalah antara lain soal perizinan dan pembebasan lahan. Jadi kalau soal pembangunan, dengan reformasi perizinan, komitmen pemerintah pusat tidak perlu lagi diragukan,” tegasnya.
Hasil musyawarah regional tersebut akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang dijadualkan rampung bulan Januari 2015.
