Jakarta, TAMBANG – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) membeberkan, biaya produksi dan bahan baku impor menjadi kendala utama dalam membangun hilirisasi mineral tambang.
Ketua Komite Tetap Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Kadin, I Made Dana Tangkas, mengatakan, hal tersebut menjadi kendala yang menghambat upaya hilirisasi mineral tambang.
“Biaya produksi industri logam dasar begitu tinggi, mencapai USD9,5 per MMBTU. Padahal di Jepang dan Rusia hanya USD6,3 per MMBTU,” kata Dana Tangkas, saat Focus Grup Discussion (FGD) “Bagaimana Membangun Industri Logam Dasar dan Mineral Tambang yang Mendukung Industri Nasional Berkelanjutan” di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (7/2).
Dibandingkan dengan negara tetangga, harga gas alam di Malaysia hanya USD4,7 per MMBTU. Padahal mayoritas gas alam Malaysia diimpor dari Indonesia.
“Ada hambatan lainnya, industri logam dasar itu awal dari program hilirisasi yang berbasi mineral logam, dan hingga kini belum diatur lebih lanjut sektor yang berwenang membuat regulasi,” tandasnya.
Peran pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurutya, dinilai masih kurang. Perlu adanya konsistensi keberpihakan kebijakan untuk membangun industri logam dasar. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Rancangan Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.
“Implementasi RIPIN tentunya harus ada dukungan semua pihak, misalnya masalah sarana infrastruktur dan pasokan listrik yang belum memadai masih menjadi kendala dalam pembangunan smelter, maka perlu dukungan dan keberpihakan pemerintah,” jelas Dana Tangkas.
Berbicara smelter, lanjut Dana Tangkas, sejauh ini produk smelter dalam negeri masih belum terserap maksimal. Padahal suksesnya hilirisasi ditandai oleh terserapnya produk smelter. Dalam hal ini, industri logam dasar sangat memiliki peran strategis dalam menyerap produk smelter.
“Tanpa ada industri manufaktur berbasis mineral logam, maka hilirisasi tetap tidak akan memberikan nilai tambah,” katanya.
Lebih lanjut, Dana Tangkas mengungkapkan soal keberpihakan kebijakan. Pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan baku dan pasokan energi. Misalnya, pemerintah memberikan insentif melalui harga energi yang berdaya saing dan infrastruktur yang mendukung bagi perusahaan yang konsisten melaksanakan hilirisasi. (muflihun hidayat)
