Jakarta-TAMBANG. Rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya yang sempat jadi kontroversi pada 2014 lalu kembali muncul ke publik. Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengatakan kegagalan pembangunan pelabuhan Cilamaya karena dana investasinya dibebankan pada negara melalui APBN. Rencana itu bisa dilanjutkan kembali asalkan investor bersedia menanggung biaya investasinya.
“Kalau mau bangun Cilamaya silahkan pakai dana sendiri. Anda bikin surat (izin) nanti saya tinggal tandatangan. Kalau mau pakai APBN ya bisa panjang urusannya,” canda Jonan saat membuka acara Indonesia Transport Supply Chain & Logistics, Rabu (07/10).
Cilamaya merupakan lokasi yang dipilih untuk proyek perluasan infrastruktur pelabuhan dan logistik. Awalnya lokasi itu dianggap strategis karena berdekatan dengan pelabuhan yang berada di utara Jakarta. Padatnya lalu lintas pengapalan membuat pengembang berinsiatif untuk membangun pelabuhan baru.
Kendala utama yang selalu jadi pertentangan adalah keberadaan sumur minyak milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java. Pertamina keberatan dengan rencana pembangunan pelabuhan karena bisa mengganggu kegiatan operasional pipa minyak dan gas milik Pertamina.
Pelabuhan Cilamaya nantinya direncanakan dapat membantu beban Pelabuhan Tanjung Priok yang diperkirakan bisa stagnan pada 2020. Pada Jabodetabek Metropolitan Priority Area (MPA) Study tahun 2010, disebutkan beberapa keuntungan Pelabuhan Cilamaya. Keberadaannya dianggap bisa menekan biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi. Sebagai pembanding jarak Tanjung Priok-Karawang 140 km, sedangkan Cilamaya-Karawang hanya 70 km.
Jonan mengatakan masalah industri logistik nasional bukanlah pada pembangunan infrastruktur. Baginya yang lebih penting adalah sistem logistik harus dipandang sebagai industri jasa. Untuk membuay sistem logistik yang efisien, peran swasta sangat dibutuhkan. Pemerintah tidak akan mampu karena sudah terlalu banyak mengurusi urusan birokrasi.
“Sistem logistik khususnya laut perkembangannya pelan dan tidak mengikuti jaman. Untuk membuatnya berkembang swasta lah yang harus berperan. Kami sudah coba bekerja dengan sistem setengah bisnis tapi hasilnya tidak maksimal,” ungkap Jonan.
