Jakarta-TAMBANG. Proses panjang divestasi saham PT Freeport Indonesia, pengelola tambang tembaga dan emas di Timika, Papua masih berlanjut. Sampai sekarang belum diketahui kapan mendapat kata sepakat.
Di tengah proses negosiasi antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah tersebut, Pemerintah Pusat melakukan penandatanganan perjanjian dengan dua Pemerintah Daerah Papua. Pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika dipastikan akan mendapat saham 10% di tambang yang saat ini dikelola PT Freeport Indonesia. Namun semua itu akan terjadi ketika proses divestasi saham sudah berjalan. Artinya sudah ada kesepakatan antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.
Di sisi lain, kemajuan pembahasan divestasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia sejauh ini belum ada keterangan. Dalam berbagai kesempatan termasuk ketika acara penandatanganan tersebut di Kantor Kementrian Keuangan, Pemerintah dan juga Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengatakan proses pembahasan dengan PT Freeport Indonesia masih terus berjalan.
Salah satu yang jadi pertanyaan banyak kalangan adalah terkait pengambilalihan hak partisipasi milik Rio Tinto sebesar 40% di Freeport Indonesia atau dengan mengakuisisinya dari Freeport.
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum telah ditunjuk pemerintah untuk mengambil alih saham Freeport Indonesia pun mengaku pembicaraan dengan Rio Tinto masih dilakukan hingga sekarang secara intensif. Sesuai arahan pemerintah, Inalum menargetkan pembahasan divestasi bisa rampung pada pertengaham tahun ini.
“Ikut Pak Jonan (Menteri ESDM) Juni 2018 ya (rampung),” ujar Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Inalum seusai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (12/1).
Budi melanjutkan proses negosiasi dengan Rio Tinto menjadi pertanyaan berbagai pihak, namun prosesnya dijamin berjalan dengan baik. “Yang bisa saya sampaikan progresnya sudah bagus, Bu Ani (Menkeu) juga sudah sampaikan bahwa kami tetap mengambil 51%,” kata Budi.
Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini juga menambahkan perjanjian antara Freeport-McMoRan Inc, induk usaha Freeport Indonesia dengan Rio Tinto disepakati pada medio 1996 mengenai pendanaan. Dalam perjanjian tersebut Freeport memberikan hak memiliki 40% hasil produksi tambang Grasberg yang dikelola Freeport Indonesia setelah 2022 kepada Rio Tinto. Dengan adanya kesepakatan tersebut pembahasan divestasi harus dengan seluruh pihak yang berkepentingan.
Dalam keterangan kepada Media, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kemajuan pembicaraan dengan Rio Tinto tidak bisa diumumkan kepada publik karena pemerintah menghormati posisi perusahaan asal Australia tersebut sebagai perusahaan publik yang listing di bursa internasional.
“Intinya adalah 51% saham akan dimiliki indonesia. Indonesia diwakili ini (PT Inalum). Apakah akan PI (Rio Tinto) nanti dikonversi jadi saham, ini yang lagi di nego dan didiskusikan. Ini tidak bisa dijelaskan dulu, karena perusahaan itu global open public. Bukan tidak transparan, tapi kami menghormati tata kelola korporasi,” pungkas Sri Mulyani.
Meski telah disepakati pada 27 Agutus 2017 namun untuk merealisasikan tidak mudah. Butuh jalan panjang dan waktu yang tidak singkat untuk sampai pada kesepakatan.
