Jakarta-TAMBANG. Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara mengingatkan pemerintah Joko Widodo agar berhati-hati terhadap adanya gerakan untuk mendorong diberikannya saham Blok Mahakam kepada asing (Total Indonesie dan Inpex). Gerakan itu, disebut Marwan berada di sekitar Istana dengan menggunakan alasan bahwa keberadaan Total dan Inpex akan menjaga produksi Blok Mahakam agar tidak turun.
“IRESS mengingatkan bahwa turunnya produksi migas jika tidak mengikutsertakan asing merupakan alasan yang dicari-cari dan tidak relevan untuk menjadi pertimbangan,” kata Marwan dalam keterangan persnya, Minggu (12/4).
Menurut Marwan, dengan menyatakan produksi migas Blok Mahakam dapat turun jika dikelola Pertamina, berarti sama saja meragukan kemampuan bangsa sendiri. Para oknum pejabat dan oknum begal pemburu rente yang meragukan dan meremehkan kemampuan perusahaan bangsa sendiri menurutnya telah menghina bangsa Indonesia, sehingga dapat dianggap sebagai pengkhanat.
Pertamina ia anggap sudah menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan produksi migas di Blok ONWJ dan WMO sebesar dua kali lipat dibanding saat penyerahan pengelolaan diberikan pertama kali oleh pemerintah. Direksi Pertamina pun telah berulang kali menyatakan kesanggupan mengeleola Blok Mahakam 100% tanpa keikutserataan kontraktor asing. “Dengan demikian sudah sepantasnya pemerintah berada di belakang Pertamina guna mendukung terwujudnya tekad dan target yang bermartabat tersebut,” sebutnya.
Meskipun demikian, Marwan mengakui bahwa kemampuan Pertamina sebagai korporasi berada di bawah Total dan Inpex. Namun bukan berarti harus bersikap inferior dan menyatakan memerlukan bantuan Total dan Inpex untuk mengelola Mahakam.
Jika pemerintah konsisten dengan kepentingan strategis negara dan menyadari betapa mendesaknya perbaikan ketahanan energi nasional yang saat ini bermasalah, maka tanpa desakan rakyat pun justru pemerintah-lah seharusnya yang berinisatif menugaskan Pertamina mengelola 100% Blok Mahakam.
“Maka menjadi sangat tidak pantas jika masih ada pejabat negara yang mempertanyakan kemampuan Pertamina dan mengajukan berbagai syarat kepada Pertamina jika ingin mengelola Blok Mahakam.”
Sementara itu, terkait saham untuk daerah, IRESS kembali meminta pemerintah untuk berperan aktif mengendalikan dan menjamin penyerahan 10% saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Pemrov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara. Pemerintah harus mencegah masuknya investor swasta yang mengatasnamakan daerah guna memiliki saham Mahakam, yang pada dasarnya akan mengurangi keuntungan yang akan dinikmati oleh rakyat daerah. Untuk itu, partisipasi kedua pemda memiliki saham Blok Mahakam bersama Pertamina harus diwujudkan dalam sebuah konsorsium, yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang resmi dan langkah-langkah yang nyata dari Pemerintah Pusat.
