Ini Langkah Dekarbonisasi Pemerintah Menuju NZE 2060

Ini Langkah Dekarbonisasi Pemerintah Menuju NZE 2060

Jakarta,TAMBANG,- Untuk mencapai target Emisi Nol Bersih atau Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Proses transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) bahkan bakal kandas di tengah jalan jika tidak memiliki perencanaan yang matang. Apalagi jika mengesampingkan ketahanan energi di Indonesia.

“Kita harus meningkatkan ketahanan energi dengan mempercepat energi bersih dan mengurangi kebutuhan impor dan konsumsi bahan bakar fosil. Ketahanan energi menjadi semakin penting dalam perjalanan menuju net-zero,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana di acara Purnomo Yusgiantoro Center International Energy Konferensi 2023 di Jakarta, Jumat (15/9).

Dadan menegaskan Indonesia telah berkomitmen mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk mencapai netralitas karbon tersebut, Indonesia menjadikan program dekarbonisasi tidak hanya di sektor ketenagalistrikan saja, namun menyentuh juga ke sektor konsumsi energi yang terdiri dari industri, transportasi, perumahan dan sektor komersial.

“Di sektor industri, bisa dilakukan dengan meningkatkan pangsa listrik, meningkatkan energi efisiensi, menerapkan hidrogen sebagai substitusi gas dan biomassa sebagai substitusi bahan bakar fosil, menerapkan teknologi CCS/CCUS untuk semen, industri kimia dan baja. Di sektor transportasi, melanjutkan pemanfaatan biofuel, mempercepat kendaraan listrik, menerapkan penggunaan hidrogen untuk truk, Bahan bakar ramah lingkungan untuk kendaraan, dan kapal listrik untuk jarak pendek. Sementara di sektor rumah tangga dan komersial, dengan mengganti LPG dengan kota gas, kompor induksi, dan dimetil eter; dan meningkatkan penggunaan tinggi peralatan hemat energi,” urai Dadan.

Dalam peta jalan yang dibuat Pemerintah menuju NZE, strategi utama di sisi pasokan adalah pengembangan besar-besaran produk-produk baru dan energi terbarukan, penghentian bertahap pembangkit listrik berbahan bakar fosil, konversi dari pembangkit listrik tenaga diesel menjadi gas dan terbarukan serta pemanfaatan rendah emisi teknologi seperti teknologi CCS/CCUS, hidrogen dan nuklir

“Mulai tahun 2030 pengembangan Variable Renewable Energy (VRE) Solar PV semakin meningkat secara besar-besaran, disusul pembangkit listrik tenaga angin mulai tahun 2037. Nuklir akan komersial pada tahun 2039 untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga. Itu kapasitas akan ditingkatkan hingga 31 GW pada tahun 2060. Sementara hidrogen akan mulai diproduksi dari pembangkit listrik energi terbarukan pada tahun 2031 untuk transportasi dan industry,” pungkas Dadan. 

Artikel Terkait

Terkait Rencana Kenaikan Royalti, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kepastian Hukum Di Sektor Minerba

Terkait Rencana Kenaikan Royalti, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kepastian Hukum Di Sektor Minerba

Jakarta,TAMBANG,- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengusulkan penyesuaian tarif royalti. Rencana ini menyasar sejumlah komoditas mineral strategis seperti emas, tembaga, timah, hingga nikel beserta produk hilirisasinya. “Kebijakan ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya negara meningkatkan penerimaan di tengah dinamika harga komoditas global.

By Egenius Soda
IMA: Demi Menjaga Iklim Investasi Perlu Ada Kestabilan Kewajiban Keuangan

IMA: Demi Menjaga Iklim Investasi Perlu Ada Kestabilan Kewajiban Keuangan

Jakarta,TAMBANG,- Dalam beberapa waktu terakhir dunia pertambangan ramai membincangkan rencana penerapan skema Product Sharing Cost (PSC). Terkait hal ini Indonesian Mining Association (API-IMA) menyampaikan pendapatnya. IMA mengingatkan industri pertambangan mineral dan batubara (minerba) memiliki karakteristik usaha yang sangat berbeda dibandingkan industri minyak dan gas bumi (migas). Industri minerba

By Egenius Soda