Industri Gas Masih Terganjal Infrastruktur
Jakarta-TAMBANG. Pemerintah tengah serius melakukan reformasi industri energi untuk meningkatkan peran sebagai sumber energi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir konsumsi gas nasional meningkat. Jika sebelumnya gas nasional lebih banyak dialokasikan untuk pasar ekspor. Sejak 2012 konsumsi gas dalam negeri meningkat sehingga angka konsumsi dalam negeri telah melampaui angka ekspor.
Data Ditjen Migas menyebutkan pada tahun 2016 penggunaan gas untuk domestik mencapai 3.997 MMSCFD (59%), yang dimanfaatkan untuk industri 23,26%, kelistrikan 14,61%, pupuk 9,58%, LPG domestik 2,58%, LNG domestik 6,17%, lifting minyak 2,79%, gas kota 0,05% dan bahan bakar gas untuk transportasi 0,05%. Terjadi peningkatan yang luar biasa.
Ke depan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif berimbas pada peningkatan kebutuhan energi nasional. Di sisi lain produksi gas nasional pun terus meningkat. Bahkan penemuan cadangan sektor migas saat ini didominasi oleh gas.
Dalam upaya meningkatkan konsumsi gas, ada tantangan yang dihadapi selama ini yakni ketersediaan infrastruktur. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementrian ESDM IGN Wiratmadja Puja dalam sambutan saat membuka Gas Indonesia Summit and Exhibition 2017 menegaskan komtimen Pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan gas.
“Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau. Ke depan kebutuhan gas akan terus meningkat. Namun sampai sekarang ketersediaan infrastruktur masih sangat minim. Ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku usaha di sektor migas,” IGN Wiratmaja Puja Jakarta, Rabu (12/7). Selanjutnya IGN Wiratmaja kata mengatakan strategi yang harus dilakukan untuk memajukan industri gas di Indonesia tidak lain semua pihak harus bersinergi. “Dari Pemerintah regulasinya kita buat sekonsisten mungkin,”kata IGN Wiratmaja.
Penyediaan infrastruktur penting, apalagi posisi indonesia sebagai salah satu penghasil gas terbesar di dunia. Pemerintah juga telah merubah strategi penggunaan energi di tanah air dengan memanfaatkan gas untuk bahan bakar pembangkit listrik. Dengan adanya proyek listrik 35.000 MW dibutuhkan gas sekitar 1.100 MMSCFD.
Terkait rencana distribusi gas, Pemerintah berencana menggunakan skema virtual pipeline, untuk memenuhi kebutuhan gas di berbagai pulau di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah telah membagi dalam 4 klaster yaitu Klaster I (Papua), Klaster II Maluku, Klaster III Nusa Tenggara dan Klaster IV (Natuna). Gerard Leewenburgh, Vice President Asia of DMG Regional Asia Pacific dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan Gas Indonesia Summit tahun ini diharapkan mampu membantu pemerintah mencari solusi dari permasalahan tata kelola gas.
Selain itu, GIS diharapkan menjadi platform untuk para stakeholder regional maupun internasional agar lebih memahami proses dan bisnis gas di Indonesia, baik dair sisi regulasi serta kerangka kerja teknis dan komersial. Sehingga hal itu bisa menjadi bayangan bagi investor untuk menanamkan modal untuk pengembangan sektor gas di tanah air.
“Penting bagi Indonesia untuk bisa menarik investor yang akan mengerjakan proyek infrastruktur gas dan LNG di dalam negeri ,” kata Leewenburgh.
