IESR Sayangkan Menteri ESDM Pangkas Anggaran EBTKE

Jakarta-TAMBANG.Presiden Joko Widodo telah sepakat untuk memangkas anggaran Kementrian dan Lembaga yang tidak terkait dengan program inti. Di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral anggaran yang dipangkas senilai Rp.900 miliar. Dimana Pemotongan terbesar dilakukan pada Ditjen EBTKE yang mencakup kegiatan pemasangan solar rooftop pada Bandara, Sosialisasi Program Potong 10% dan Program Indonesia Terang yang akan dilaksanakan di 12.659 desa di enam provinsi di kawasan Timur Indonesia. Langkah ini sangat disayangkan oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR).Fabby menilaipemotongan anggaran pada pada energi terbarukan dan konservasi energi menunjukkan bahwa Menteri Archandra Tahar tidak berpihak dan abai pada pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi. Padahal sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional, pengembangan energi terbarukan diharapkan bisa mencapai 23% dari bauran energi nasional di tahun 2025, dari 5% pada saat ini. Pemotongan ini dikhawatirkan akan memberikan sinyal negatif kepada pelaku usaha, investor dan mitra pembangunan terhadap keseriusan pemerintah dalam pengembangan energi terbarukan dana konservasi energi. Tidak hanya itu hal ini juga menurut Fabby akan menghambat pelaksanaan Program Indonesia Terang (PIT) yang telah dinantikan oleh enam provinsi di kawasan Timur di Indonesia untuk menerangi 12.600 desa di Indonesia yang hingga kini masih gelap gulita. Dan lebih lagi akan menghambat program prioritas presiden untuk meningkatkan akses layanan listrik dan rasio elektrifikasi nasional sebesar 96% pada tahun 2019. Fabby Tumiwa berharap Menteri ESDM dapat memberikan arahan yang tegas kepada jajarannya dalam mengembangkan energi dan konservasi energi. Menteri ESDM juga diharapkan mendukung implementasi regulasi energi terbarukan melalui Permen No . 19/2016, serta insentif untuk pengembangkan energi terbarukan dan konservasi energi.

Artikel Terkait

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

Jakarta, TAMBANG – Besarnya potensi silika Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Kepastian harga, klasifikasi komoditas, spesifikasi ekspor, hingga persoalan perizinan masih menjadi tantangan dalam mendorong pengembangan industri silika dari hulu hingga hilir. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika

By Rian Wahyuddin
PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

Jakarta,TAMBANG,- Pengembangan biomethane yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan kini mulai mendekati tahap akhir pengembangan. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkolaborasi Toyota Tsusho Indonesia (TTI) dan PT KIS Biofuels Indonesia (KIS) untuk mengoptimasi pemanfaatan biomethane tersebut dalam rangka memastikan kesediaan pasokan energi domestik masa

By Egenius Soda
PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang batubara plat merah, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mempersiapkan operasional yang andal dalam menjaga keberlanjutan produksi. Perencanaan tersebut mempertimbangkan persetujuan pemerintah, prioritas kebutuhan domestik, serta dinamika pasar ekspor di tengah transisi energi. Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan perusahaan tetap berada pada jalur yang tepat

By Egenius Soda