Harga Timah Meroket, Pemerintah Ubah Skema Royalti Jadi Progresif

TINS Kuartal

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah sedang menggodok rencana perubahan skema tarif royalti komoditas timah menjadi progresif. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menjelaskan, selama ini royalti timah menggunakan tarif flat.

Aturan soal tarif flat merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2018. Isinya menyebutkan tarif royalti timah sebesar 3%.

“Dengan pertimbangkan di namika harga, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM mendukung usulan untuk menaikan tarif royalti timah di mana kenaikannya akan dilakukan secara progresif atau tidak flat, tergantung angka harga penjualan,” ungkap Ridwan di kompleks DPR RI, dikutip Rabu (22/6).

Lebih lanjut, Pemerintah sedang melakukan perhitungan dan simulasi untuk skema tarif royalti timah yang baru. Adapun tujuan perubahan tersebut untuk meningkatkan penerimaan negara saat harga timah sedang tinggi.

Ridwan tidak menepis bahwa pemberlakuan skema yang baru ini bakal menggerus keuntungan dari pelaku usaha, namun penurunannya diklaim tidak signifikan.

Sebagai gambaran, harga rata-rata timah sejak tahun 2015 hingga kini berada di kisaran US$ 22.693 per ton. Sedangkan sepanjang tahun ini, harga timah meroket cukup tinggi mencapai US$ 41 ribu per ton.

Artikel Terkait

LiuGong Global Customer Day 2026 Usung Tema Teknologi Hijau dan Cerdas, Hadirkan 2.000 Tamu dari 120 Negara

LiuGong Global Customer Day 2026 Usung Tema Teknologi Hijau dan Cerdas, Hadirkan 2.000 Tamu dari 120 Negara

Liuzhou, TAMBANG – LiuGong resmi membuka rangkaian Global Dealer Conference dan Global Customer Day 2026, Senin, 10 November 2026 di Liuzhou, China. Mengusung tema “E-Intelligence, Empowering Tomorrow”, acara ini dihadiri lebih dari 2.000 tamu dari 120 negara untuk mengeksplorasi penerapan teknologi hijau dan cerdas dalam industri peralatan konstruksi, pertambangan,

By Rian Wahyuddin
Presiden Prabowo Minta Minimal 70 Persen Keuntungan Tambang Dinikmati Negara

Presiden Prabowo Minta Minimal 70 Persen Keuntungan Tambang Dinikmati Negara

Jakarta, TAMBANG – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan negara memperoleh manfaat mayoritas dari kegiatan usaha pertambangan. Pemerintah menargetkan minimal 70 persen keuntungan dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dapat dinikmati negara. Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh izin tambang

By Rian Wahyuddin