Jakarta-TAMBANG. Merosotnya harga minyak rupanya memberi efek negatif pada perkembangan program pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) sebagai campuran BBM yang tahun ini rencananya digulirkan sebesar 10%. Pasalnya, dengan harga minyak yang terus menurun membuat program mandatori BBN tak lagi ekonomis. Terlebih, para produsen BBN meminta kenaikan harga.
Presiden Direktur PT Eterindo Wahanatama Tbk, Immanuel Sutarto mengatakan sepanjang Januari ini, Eterindo menghentikan suplai biodiesel ke Pertamina karena harga jualnya jauh di bawah biaya produksi.
“Rencananya tahun ini kami akan menjual ke Pertamina sebanyak 36.000 ton, tapi kami hentikan karena Harga Indeks Pasar (HIP) memberatkan kami,” ujar dia, Jumat (30/1).
Saat ini, Immanuel menuturkan, harga indeks biodiesel yang ditetapkan pemerintah mencapai 103,48 dikali dengan acuan harga dari mean of platts Singapore (MOPS) yang sekarang di level US$ 540 per ton. Dengan hitungan itu, harga jual acuan biodiesel yang dibayar Pertamina Rp 5.400 per liter atau setara dengan harga premium (lsp).
Sontak, hitungan ini menuai protes dikalangan produsen biodiesel. Dalam hitungan pengusaha, ongkos produksi BBN Rp 6.000 per lsp. Ini belum termasuk ongkos angkut. Sutarto menghitung, jika ditambah ongkos produksi dan angkut, harga jual biodiesel harusnya di atas Rp 8.000 per lsp.
“Ongkos produksi tinggi, karena komponen produksi tak berpengaruh harga minyak yang turun,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Produsen Biofeul Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan menjelaskan rendahnya harga jual minyak mengancam industri biodiesel. “Penetapan HIP mengacu harga solar. Ini tak tepat, seharusnya sesuai dengan harga komponen industri sawit. Produsen rugi, kalau jualnya seperti harga solar yang saat ini turun,” ujar Paulus.
Menurut Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, Pertamina belum mampu memanfaatkan bahan bakar dari kelapa sawit itu untuk dicampur dengan BBM jenis solar karena tingginya harga jual biodiesel. Makanya, Kementerian ESDM akan minta tambahan subsidi biodiesel menjadi Rp 5.000 per lsp. Angka ini naik dari 2014 yang hanya Rp 3.000 per lsp.
“Kalau program harus harus jalan, kami usulkan tambahan subsidi,” ujarnya.
Targetnya, penyerapan biodiesel 3,41 juta kiloliter. Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika bilang, permintaan penaikan subsidi untuk biodiesel belum diputuskan karena DPR masih harus mendengar alasan pemerintah.
