Jakarta – TAMBANG. Harga minyak dunia jatuh ke titik terendah dalam 6 tahun terakhir, hingga di bawah angka US$40 per barel. Namun, pemerintah sepertinya kurang peka menyikapi momentum ini. Harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tak segera disesuaikan, dan kesempatan menambah cadangan minyak nasional tak diupayakan.
“Saya kira akan anomali jika harga minyak sudah di level terendah, namum pemerintah tidak juga menurunkan harga jual BBM,” ujar Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Selasa (25/8), di Jakarta.
Meski tren pelemahan harga minyak dunia semakin tajam, namun pemerintah tak menurunkan harga jual BBM di bulan Agustus 2015 ini. Bahkan, harga solar bersubsidi yang ditetapkan di angka Rp6.900 per liter justru menjadi lebih mahal ketimbang solar industri yang dibandrol Rp6.400 per liter.
Menteri ESDM, Sudirman Said, di awal bulan sudah menegaskan bahwa alasan keengganan pemerintah menurunkan harga BBM adalah karena pengaruh nilai tukar dolar Amerika Serikat yang menguat. Selain itu, harga belum bisa diturunkan karena klaim PT Pertamina (Persero) yang menanggung selisih kerugian sekitar Rp12,5 triliun saat harga minyak berada di kisaran US$60 per barel.
Selain mempertanyakan kembali perihal harga jual BBM yang tak kunjung mengalami penyesuaian, Komaidi juga menyatakan pemerintah harusnya melihat peluang dari momentum rendahnya harga minyak. Menurutnya, ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan untuk menambah cadangan minyak nasional.
“Kapan lagi kita bisa beli minyak dengan harga rendah seperti sekarang? Kalau tidak sekarang, tentunya kita akan kehilangan momentum di tengah terus meningkatnya konsumsi BBM,” tuturnya.
Masalah ketersedian fasilitas penampungan stok minyak, menurut Komaidi bisa saja diatasi bila pemerintah tak segan bertindak. Menteri ESDM bersama Menteri BUMN perlu menginstruksikan kepada BUMN yang memiliki fasilitas tersebut untuk menampung stok cadangan minyak nasional.
Sedangkan untuk persoalan ketersediaan anggaran, ia pun berujar bahwa komunikasi politik yang baik menjadi kuncinya. Ia menyakini DPR-RI akan memberikan restu bila pemerintah membahas usulan pengadaan stok cadangan minyak nasional secara transparan.
“Karena anggaran negara itu bukan seperti anggaran rumah tangga. Kalau saya menteri, tentunya saya akan mulai membuka komunikasi dengan DPR untuk usulan ini,” pungkasnya.
