Jakarta-TAMBANG-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menaikkan harga Elpiji 3 kg menyusul terus meningkatnya harga Contract Price Aramco (CP Aramco). “Pemerintah selalu berkomunikasi dengan Pertamina dan akan mengusulkan penyesuaian harga Elpiji 3 kg akibat dampak dari harga minyak yang berfluktuasi dan CP Aramco,” ungkap Plt Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiraatmadja Puja di Jakarta, Senin (23/3).
Meski demikian, pemerintah akan melihat harga bahan bakar minyak (BBM) yang masih berfluktuasi agar beban masyarakat tidak bertumpuk-tumpuk. Menurut Wiraatmadja harga elpiji bersubsidi ini dengan menggunakan sistem sekarang mengandung banyak kelemahan. Pasalnya, dengan sistem terbuka seperti saat ini, masyarakat menjadi bebas mengingat tidak ada pembatasan sama sekali.
“Ke depan, kami akan siapkan program-program jangka panjang. Opsinya adalah menggunakan sistem distribusi tertutup meski penugasannya cukup rumit. Nantinya, orang yang boleh membeli Elpiji 3 kg hanya masyarakat tertentu dengan menggunakan sistem kartu kendali,” terang Wiraatmajda.
Sistem kedua, lanjut dia, dengan sistem subsidi langsung di mana subsidi akan diberikan langsung ke masyarakat yang membutuhkan seperti sistem Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan sistem ini, tidak akan masalah bila harga per kilogram antara Elpiji 3 kg dan 12 sama di pasaran. “Nanti akan dikombinasikan dengan kartu sakti. Kalau di paket perdana 60 juta ke pengusaha kecil, mereka akan mendapatkan Rp42 ribu per bulan. Itu salah satu saja. Nantinya, masyarakat kelas bawah akan mendapat transfer sesuai keekonomian. Mereka tidak akan mendapatkan uang dalam bentuk cash,” ungkap Wirat.
Sementara Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menjelaskan bahwa akibat terjadinya kelangkaan Elpiji 3kg di sejumlah daerah, Pemerintah sudah harus melakukan evaluasi secara mendetail. Diantaranya terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta daerah-daerah lainnya agar tidak terjadi kesimpangsiuran distribusi dan harga.
“Kebijakan dan pengelolaa Elpiji harus dipikirkan kembali, Jika tidak sesuai dengan prinsip keekonomian saat ini, maka sudah seharusnya dilakukan evaluasi,” ungkap Kardaya.
Sementara Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang menilai kebijakan harga Elpiji 3 kg merupakan kewenangan pemerintah. Ditegaskannya, gas Elpiji untuk kebutuhan masyarakat merupakan masalah yang krusial sehingga tidak boleh ada kelangkaan. “Tugas kamilah menjadikan stok nasional menjadi cukup yang kemudian kami sebar agar masyarakat mudah memperolehnya. Makanya, kami jamin seluruh SPBU Pertamina menyediakan Elpiji ini. Dan yang paling penting ada;ah sikap konsisten pemerintah atas harga Elpiji 3 kg,” ungkapnya.
Bambang memantah adanya gejolak di masyarakat di mana seolah-olah Elpiji 3 kg mengalami kelangkaan. Menurut dia, hal itu kemungkinan dihembuskan para pengecer agar masyarakat menjadi panik.
“Saat itu kami langsung melakukan operasi pasar, tapi faktanya tidak ada yang kosong. Pertamina juga memperluas cakupan, dari 14 ribu pangkalan di tambah 6 ribu. Harga sampai ke masyarakat tetap terjamin tidak naik,” ungkap Bambang.
