Jakarta – TAMBANG. PT Freeport Indonesia sudah berkomitmen menjalankan rencana pembangunan pabrik pengolahan tembaga (smelter) di Gresik Jawa Timur. Namun pemerintah tetap mendesak agar smelter itu dibangun di Papua. Desakan terus datang termasuk dari Gubernur Papua, bahkan Wakil Presiden RI.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengancam tidak akan memberikan izin pendirian smelter di Gresik. Sementara Gubernur Papua, Lukas Enembe, berani sesumbar akan mengusir Freeport dari Papua jika tidak membangun smelter di Papua.
Menteri ESDM Sudirman Said sendiri mengaku sebenarnya ia menghendaki agar Freeport mau membangun smelternya di Papua. “Saya sendiri selalu menekankan smelter dibangun dekat daerah operasi,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2).
Meskipun demikian ia tetap membuka kedua opsi lokasi pendirian smelter. Ia mengaku bakal terus mendorong dan mencari cara untuk memprioritaskan pembangunan smelter di daerah lokasi pertambangan. Tapi ia pun menegaskan fokusnya agar smelter secepat mungkin berdiri dan beroperasi.
Yang jelas, Menteri ESDM tidak meminta Freeport membatalkan nota kesepahaman yang telah dibuat dengan PT Petrokimia Gresik. Nota kesepahaman yang diteken tanggal 22 Januari 2015 itu terkait penyewaan lahan milik Petrokimia Gresik selama 20 tahun. Di lahan seluas 80 hektare itu, Freeport berencana membangun pabrik pengolahan yang memproduksi 500.000 ton katoda tembaga per tahun.
Menurut Presiden Direktur Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, pemilihan lokasi Gresik didasarkan pada ketersediaan infrastruktur yang sudah lengkap. Mulai dari ketersediaan pembangkit listrik, hingga kedekatan dengan pelabuhan yang memudahkan ekspor.
Legislatif pun tak mau luput dari proses ini, dengan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Renegosiasi Kontrak Karya Freeport. Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika mendukung pemerintah agar smelter Freeport dibangun di Papua.
“Kami juga sedang membuat kajian terkait dengan hal tersebut. Yang jelas Freeport harus membangun smelter di Papua, dekat dengan lokasi penambangan. Itu harus jadi prioritas,” ujar Kardaya, Selasa (3/2).
