Dukung Keandalan Pasokan Batu Bara, PLN Grup Digitalisasi Proses Bisnis dan Independensi Pengadaan

Dukung Keandalan Pasokan Batu Bara, PLN Grup Digitalisasi Proses Bisnis dan Independensi Pengadaan

Jakarta, TAMBANG – PT PLN (Persero) lewat Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), terus melakukan penguatan rantai pasok batu bara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) demi terjaminnya keandalan listrik. PLN melakukan digitalisasi proses bisnis rantai pasok, salah satunya di sisi hulu melalui digital procurement batu bara.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan melalui digital procurement ini proses pengadaan batu bara dapat dilakukan secara transparan dan bebas dari tekanan pihak manapun.

“PLN EPI memastikan pasokan energi primer terjamin dengan mengupayakan sistem terbaik, monitoring pasokan hingga infrastruktur. Hal ini penting untuk menjamin pasokan listrik yang andal untuk seluruh masyarakat,” ungkap Iwan, Jumat, (28/7).

Selain itu, tambah Iwan, PLN EPI juga mengoptimalkan pemenuhan Domestic Market Obligation dari setiap supplier batu bara dengan melakukan monitoring terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sehingga pemenuhan kebutuhan batu bara saat ini terus termonitor, terkontrol dan terpenuhi dengan baik. Pengadaan batu bara dengan harga 70 USD per metric ton untuk pembangkit PLN ini sangat penting dalam menjadikan tarif listrik tetap terjangkau.

“Saat ini Hari Operasi Pembangkit (HOP) di Indonesia dalam kondisi aman dengan rata-rata di atas 20 hari, tidak ada wilayah yang dalam kondisi emergency pasokan batu bara,” terang Iwan.

Tercatat pembangkit di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) punya stok rata-rata batubara sebesar 27 HOP, pembangkit di wilayah Sumatera-Kalimantan (Sumkal) sebesar 27,8 HOP, dan pembangkit di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua-Nusa Tenggara (Sulmapana) sebesar 35,2 HOP.

Artikel Terkait

Terkait Rencana Kenaikan Royalti, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kepastian Hukum Di Sektor Minerba

Terkait Rencana Kenaikan Royalti, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kepastian Hukum Di Sektor Minerba

Jakarta,TAMBANG,- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengusulkan penyesuaian tarif royalti. Rencana ini menyasar sejumlah komoditas mineral strategis seperti emas, tembaga, timah, hingga nikel beserta produk hilirisasinya. “Kebijakan ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya negara meningkatkan penerimaan di tengah dinamika harga komoditas global.

By Egenius Soda
IMA: Demi Menjaga Iklim Investasi Perlu Ada Kestabilan Kewajiban Keuangan

IMA: Demi Menjaga Iklim Investasi Perlu Ada Kestabilan Kewajiban Keuangan

Jakarta,TAMBANG,- Dalam beberapa waktu terakhir dunia pertambangan ramai membincangkan rencana penerapan skema Product Sharing Cost (PSC). Terkait hal ini Indonesian Mining Association (API-IMA) menyampaikan pendapatnya. IMA mengingatkan industri pertambangan mineral dan batubara (minerba) memiliki karakteristik usaha yang sangat berbeda dibandingkan industri minyak dan gas bumi (migas). Industri minerba

By Egenius Soda