Kelistrikan

DPR Tolak Usulan Kenaikan Tarif Listrik

Esti Widyasari

25 Jun 2015 — 1 min read

Jakarta – TAMBANG. Pemerintah mengklaim mampu menghemat subsidi Rp 4,01 triliun jika tarif listrik dinaikkan secara berkala. Namun usulan pemerintah itu ditolak oleh Komisi VII DPR-RI. “Penghematan subsidi listrik dapat tercapai jika tarif tenaga listrik dinaikkan sebesar lima persen per triwulan pada 2016,” ujar Menteri ESDM, Sudirman Said, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR-RI yang digelar di Jakarta, Rabu (24/6). Kenaikan itu rencananya dikenakan untuk semua golongan pelanggan PLN, kecuali kategori 450 VA dan 900 VA dengan pemakaian tak lebih dari 60 kWh. Khusus untuk pelanggan listrik berdaya rendah itu subsidi tetap diberikan. Hanya saja subsidi akan diberikan langsung, tak lagi dalam bentuk produk. Dengan demikian, pemberian subsidi diyakini lebih tepat sasaran.Nantinya, mekanisme pemberian subsidi listrik akan diberikan dalam bentuk kartu yang berisi sejumlah nominal, yang bisa digunakan untuk pembayaran listrik. “Saat ini pelanggan listrik ada 46 juta rumah tangga, dan sebanyak 15 juta diantaranya konsumsi listriknya di bawah 60 kWh,” urainya. Akan tetapi, DPR-RI tak sepaham dengan pemerintah dalam hal kenaikan tarif untuk menghemat subsidi. “Kami mempertimbangkan keadaan ekonomi saat ini sedang tidak begitu baik,” jelas Tamsil Linrung, anggota parlemen yang memimpin Rapat Kerja tersebut. Pemerintah pun akhirnya menerima penolakan tersebut, sehingga disepakati besaran subsidi listrik dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 berada di kisaran Rp 67 – 71 triliun. Dari jumlah tersebut, kategori pelanggan listrik berdaya 450 VA dan 900 VA masing-masing mendapatkan alokasi subsidi sebesar Rp 28,05 triliun dan Rp 31,35 triliun.

Artikel Terkait

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

Survei Kepuasan Stakeholder Meningkat, Pertamina NRE Perkuat Komitmen Wujudkan Transisi Energi Berkelanjutan

Jakarta,TAMBANG,- Di tengah semakin besarnya peran energi baru dan terbarukan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, membangun teknologi dan infrastruktur saja tidak cukup. Bagi Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), kepercayaan dari para pemangku kepentingan menjadi modal yang sama pentingnya untuk memastikan setiap langkah transformasi berjalan dengan baik. Kepercayaan

Dukung IMERC 2026, MSA Indonesia Perkuat Kolaborasi Keselamatan di Industri Pertambangan

Jakarta,TAMBANG,- Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di industri pertambangan terus mendapat perhatian. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 yang mempertemukan 24 Emergency Response Team (ERT) dari berbagai perusahaan pertambangan dan industri di Indonesia serta Australia. Jumlah tersebut menjadi salah satu yang terbesar