Ditjen Minerba Siapkan 7 Langkah Strategis Kembangkan Logam Tanah Jarang

logam tanah jarang
Sumber: Ganeca Environmental Services.

Jakarta, TAMBANG – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM, menunjukkan keseriusan dalam memperkuat pengembangan logam tanah jarang (LTJ) nasional. Saat ini terdapat tujuh langkah strategis yang tengah diupayakan, yaitu:

  1. Pengujian multi unsur sejak eksplorasi hingga pemurnian;
  2. Pemanfaatan by-product seperti tailing yang mengandung LTJ;
  3. Penetapan LTJ sebagai komponen strategis dalam ekosistem industri nasional;
  4. Penetapan LTJ sebagai industri prioritas nasional;
  5. Adopsi konsep urban mining dan ekonomi sirkuler;
  6. Insentif fiskal dan kemudahan investasi;
  7. Penguatan riset dan teknologi pemisahan LTJ.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Julian Ambassadur menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi logam tanah jarang yang besar, baik dari sumber primer maupun hasil samping (by-product) industri mineral lainnya seperti bauksit, timah, dan nikel. Dari hasil kajian, tailing industri tersebut mengandung LTJ dalam jumlah yang signifikan — mulai dari 150 ppm pada tailing nikel hingga 2.000 ppm pada tailing timah.

“Keuntungan LTJ dari tailing adalah tidak perlu eksplorasi baru, tinggal diolah atau diekstraksi. Ini jauh lebih efisien dan berpotensi besar bagi ekonomi nasional,” jelas Julian dalam keterangan resmi, dikutip Senin (10/11).

Julian menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi riset nasional. Dulu ada tiga pilot plant untuk kegiatan penelitian dan pengembangan LTJ, di PT Timah, BBPMB Tekmira, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Ke depan, riset dan kolaborasi lintas lembaga harus diperkuat agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen bahan mentah”, imbuh Julian. 

Kata Julian, Ditjen Minerba saat ini tengah menyiapkan revisi peraturan menteri yang akan menegaskan posisi LTJ sebagai mineral logam strategis di bawah kewenangan pemerintah pusat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 296 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025, yang memperkuat dasar hukum pengelolaan mineral kritis nasional.

“Dalam draf permen baru, badan usaha wajib melakukan eksplorasi lanjutan, jika dalam dua-tiga tahun tidak dilakukan, maka wilayah izin dikembalikan kepada negara,” jelasnya.

Artikel Terkait

Ditopang Menguatnya Permintaan Global, Volume Penjualan Logam PT Timah,Tbk di Kuartal III Naik 72 Persen

Ditopang Menguatnya Permintaan Global, Volume Penjualan Logam PT Timah,Tbk di Kuartal III Naik 72 Persen

Jakarta,TAMBANG,- PT Timah,Tbk (TINS) mencatatkan pertumbuhan operasional yang signifikan sepanjang periode sembilan bulan pertama (Januari–September) tahun 2026. Kinerja positif ini ditopang oleh optimalisasi armada tambang serta perbaikan tata kelola operasional penambangan darat dan laut, perseroan berhasil merealisasikan volume penjualan logam timah sebesar 16.304 metrik ton. Ini

By Egenius Soda
TAMBANG Golf Tournament 2026 Jadi Ajang Silaturahmi dan Perkuat Sinergi Industri Pertambangan

TAMBANG Golf Tournament 2026 Jadi Ajang Silaturahmi dan Perkuat Sinergi Industri Pertambangan

Jakarta, TAMBANG – Majalah TAMBANG kembali menggelar TAMBANG Golf Tournament 2026 pada Sabtu, 28 November 2026, di Gunung Geulis Country Club, Bogor, Jawa Barat. Turnamen ini menjadi salah satu upaya untuk mempererat hubungan sekaligus membangun komunikasi antarpemangku kepentingan di sektor pertambangan dan energi. Mengusung semangat kebersamaan, kegiatan ini tidak hanya menjadi

By Rian Wahyuddin