Jakarta-TAMBANG. BUMN tambang, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk menilai kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor mineral mentah (ore) yang berlaku sejak awal 2014 membuat pendapatan mereka mengalami penurunan signifikan. Pada akhirnya hal itu berdampak pada kontribusi Antam kepada negara berupa dividen dan pajak yang terus mengalami penurunan sejak 2012.
Direktur Utama Antam Tedy Badrujaman dalam rapat dengar pendapat dengan komisi VII DPR RI, kemarin (21/10) mengungkapkan, setoran dividen dan pajak Antam pada 2012 mencapai Rp 2,4 triliun. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 1,9 triliun pada 2013, dan kemudian pada 2014 turun signifikan menjadi Rp 575 miliar. Bahkan pada semester I 2015, setoran dividen dan pajak Antam kepada negara hanya sebesar Rp 111 miliar.
“Larangan ekspor ore telah memaksa penyusutan penerimaan negara dari Antam sebesar Rp 1 triliun dalam kurun waktu satu tahun terakhir,” kata Teddy.
Seperti diketahui larangan ekspor ore tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2014 yang merupakan revisi PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara, dan merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Dalam PP tersebut diatur tentang pelarangan ekspor ore.
Menurut Tedy, bila pemerintah kembali membuka keran ekspor ore maka penerimaan negara bisa kembali meningkat. Meski begitu, dirinya mengaku belum ada permintaan secara resmi dari perseroan kepada pemerintah agar diterbitkan relaksasi ekspor ore tersebut. Larangan ekspor ore di dalam negeri berdampak pada negara negara eksportir ore lainnya, seperti Filipina dan Australia. Menurutnya, kedua negara itu telah mengambil kesempatan sebagai produsen mineral mentah utama setelah Indonesia tak lagi mengekspor mineral mentah.
“Apapun yang soal ekspor ore, sumbangsih kami ke negara memang cukup besar berasal dari sana. Sehingga apabila hal itu dapat dikontrol maka sangat bisa memperbaiki kinerja Antam sendiri dan memperbesar sumbangsih kami ke negara karena memang itu untuk negara. Kuncinya dari ekspor ore,” ucapnya menegaskan.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VII, Satya W Yudha mengatakan relaksasi ekspor ore bertentangan dengan UU 4/2009. Ia bilang pihaknya berencana menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang akan membahas masalah izin ekspor ore kepada Antam. Menurutnya, hingga saat ini masih ada beberapa perusahaan tambang yang mendapatkan relaksasi tersebut. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan, Antam yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mendapatkan relaksasi.
“Kami akan berbicara dengan Menteri terhadap ketidakadilan ini. Kenapa Antam tidak diberikan izin,” ujar Satya.
Ikut Incar Saham Freeport
Hari ini (22/10) berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, saham Antam menempati jajaran teratas paling aktif atau berdasarkan frekuensi paling banyak hingga pukul 09.45 WIB adalah PT Aneka Tambang Tbk dengan frekuensi 5.311 kali di urutan teratas yang turun 33 poin (7,7 persen) mencapai Rp 396.
Antam memang disebut-sebut sebagai salah satu BUMN yang menyatakan minat membeli saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini sedang ditawarkan (divestasi) ke pemerintah. Alasannya, selama ini Antam memang selalu memburu saham dari perusahaan-perusahaan tambang asing.
Direktur Utama Antam, Teddy Badrujaman menyatakan, jika ditawarkan pemerintah untuk membeli saham Freeport Indonesia maka Antam sangat berminat. Alasannya, selama ini Antam memang selalu memburu saham dari perusahaan-perusahaan tambang asing. “Kami berminat ambil divertasi dari Freeport tersebut. Sebenarnya, semua divestasi perusahaan asing kalau ditawarkan ke Antam, pasti kami minat,” kata Teddy.
Sebelumnya Antam pernah mengikuti lelang divestasi saham milik perusahaan asing lain, PT Newmont Nusa Tenggara. Namun saya pada lelang tersebut Antam kalah dengan pesaing lain, salah satunya dari grup Bakrie.
