Mineral

Dampak Pembekuan Ekspor, Penambang Nikel Kena Denda Rp 70 Miliar

Egenius Soda

27 Nov 2019 — 1 min read

Jakarta, TAMBANG – Selama masa pembekuan ekspor, penambang nikel nasional dikenai denda kelebihan waktu berlabuh atau demurrage dari konsumen di luar hingga Rp 70 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Andi Ridwan Wittiri. Saat rapat terbuka bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rabu (27/11), Ridwan mengaku menerima berbagai keluhan dari pengusaha tambang nikel di wilayah Sulawesi. Salah satu keluhan itu soal kerugian akibat pembekuaan ekspor nikel yang digulirkan oleh Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) secara mendadak pada beberapa waktu lalu. “Tiba-tiba BKPM memberi instruksi secara lisan tidak boleh ekspor. Mereka (penambang) kehilangan 10 hari, demurrage. Rp 7 miliar sehari, total Rp 70 miliar,” Ungkap Anggota DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan itu. Penambang nikel, kata Ridwan, meminta Pemerintah agar memberi kompensasi berupa tambahan waktu untuk ekspor. Tambahan itu akan digunakan sebagai pengganti biaya demurrage yang ditanggung penambang. Menurut Ridwan, kompensasi bisa dituangkan melalui revisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur larangan ekspor nikel. Dalam revisi, dikecualikan pemberlakuaannya selama 10 hari bagi penambang yang menanggung demurrage. Untuk diketahui, beleid tersebut menyebutkan larangan ekspor resmi berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Jika kompensasi dimasukkan dalam revisi, maka pemberlakuan larangan ekspor mundur menjadi tanggal 11 Januari. “Boleh enggak Permen itu dikasih extend karena kami tidak bisa ekspor selama 10 hari,” ujar Ridwan menirukan apa yang disampaikan penambang nikel kepadanya. Sebagai informasi, BKPM sempat membekukan ekspor nikel hampir selama dua pekan sejak Selasa (29/10) lalu. Pembekuan tersebut dikeluarkan karena terjadi lonjakan volume ekspor secara drastis. Selama masa pembekuan, BKPM mendalami dugaan potensi pelanggaran ekspor.

Artikel Terkait

Optimalkan Potensi Reservoir PT Pertamina Hulu Sanga Sanga Berhasil Tambah Produksi Migas

Jakarta,TAMBANG,- Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri. PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) misalnya terus memperkuat upaya optimasi produksi migas melalui pelaksanaan program hydraulic fracturing pada sejumlah sumur di Wilayah Operasi Mutiara dan Pamaguan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Program yang dilaksanakan sepanjang periode

ESDM Gorontalo Belum Pastikan Status Tambang Emas di Pani yang Longsor

Jakarta, TAMBANG – Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo belum dapat memastikan status perizinan lokasi tambang emas di daerah Pani, Kabupaten Pohuwato, yang mengalami longsor pada Rabu (12/8/2026). Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Mansur Pongoliu, mengatakan pihaknya masih membutuhkan informasi lokasi yang

Tak Produktif, Presiden Prabowo Targetkan Pangkas BUMN Jadi 300 pada Akhir 2026

Jakarta, TAMBANG – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana restrukturisasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dipangkas menjadi paling banyak 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8/2026). Menurutnya,

Perkuat Peran Strategis dalam Eksplorasi Energi, Elnusa Tingkatkan Kapabilitas Geoscience Berbasis Teknologi

Jakarta,TAMBANG,- Eksplorasi disebut sebagai nadi bagi industri migas. Tanpa eksplorasi tidak akan ditemukan cadangan baru. Sebaliknya dengan eksplorasi ada kemungkinan untuk menemukan cadangan baru yang penting untuk ketahanan energi nasional. Namun harus diakui bahwa kegiatan eksplorasi punya risiko yang cukup tinggi. Padahal investasinya juga besar. Oleh karenanya sebagai bagian