Jakarta, TAMBANG – Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang dicanangkan sejak2017, berjalan cukup lancar dan relatif tidak ada hambatan signifikan. Hanya saja, program yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, masih perlu didukung penguatan sektor hulu demi keberlanjutannya di masa mendatang.
Statistik BPH Migas mencatat, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2006-2017) terjadi kenaikan sebesar 25 persen. Pada tahun 2006 konsumsi BBM 61 ribu juta kilo liter, sedangkan di tahun 2017 meningkat menjadi 77 ribu juta kilo liter atau ekuivalen sekitar 1,6 juta barel minyak mentah per hari.
Di sisi lain, kemampuan memproduksi minyak dan mengolah dalm negeri masih terbatas. Produksi minyak mentah Indonesia saat ini berkisar di 800 ribu barel per hari. Lapangan minyak Indonesia mayoritas adalah lapangan tua.
“Di sisi hulu Pemerintah telah memberikan beberapa wilayah kerja terminasi ke Pertamina. Diproyeksikan porsi kontribusi Pertamina terhadap produksi migas nasional akan meningkat dari 23 persen di tahun 2017 ke sekitar 39 persen di tahun 2020,” kata Praktisi Profesional Komunitas Migas Indonesia (KMI), Sampe L Purba dalam acara bertajuk ‘Oil and Gas Inspiring Talk’ di Jakarta, Selasa (5/6).
Di sisi lainnya, Praktisi Migas Senior, Suyitno Patmosukismo mengkritik skema Gross Split di sektor hulu Migas. Menurutnya, Gross Split tidak akan menarik minat investor untuk melakukan eksplorasi di Indonesia.
“Ada satu hal mengenai perkembangan Gross Split, kalau di WK (wilayah kerja) yang terminasi di situ ada slotnya Gross Split karena dia sudah produksi. Tapi kalau untuk eksplorasi, saya jamin Gross Split ini tidak akan laku,” beber pria yang pernah menjabat sebagai Dirjen Migas itu.
Tapi, hal ini dibantah oleh Dirjen Migas, Djoko Siswanto yang juga hadir dalam acara tersebut. Kata Djoko, sejak pertama digulirkan, 9 WK baru sudah laku dengan skema Gross Split.
“Dulu pernah kita coba kurangi pajak, (WK) belum laku, lalu ditambah gross-nya tak laku juga. Nah ini dengan Gross Split sudah laku 9 WK baru,” ujar Djoko.
Untuk menguatkan produksi Migas, sambung Djoko, pemerintah terus mendorong Pertamina untuk mengelola blok-blok besar yang kontraknya akan segera berakhir. Selain itu, keberadaan sumur tua juga diminta untuk kembali dipulihkan lagi.
