Beranda Event Batu Bara di Tengah Dilema dan Tantangan Fiskal

Batu Bara di Tengah Dilema dan Tantangan Fiskal

Jakarta, TAMBANG – Lembaga Publish What You Pay (PWYP) didukung  Majalah TAMBANG akan menggelar diskusi “Strategi Pengelolaan Batubara Nasional: Tantangan Fiskal dan Transisi Energi” di Hotel Aryaduta Jakarta, pada Kamis (4/10).

 

Koordinator Nasional PWYP, Maryati Abdullah, mengatakan, diskusi ini bertujuan agar tercipta dialog yang  lebih mendalam dan terbuka mengenai arah dan strategi kebijakan dalam pengelolaan batu bara nasional. Terutama  di tengah dilema dan tantangan fiskal, serta tuntutan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, sebagaimana termaktub dalam kebijakan energi nasional.

 

Untuk mendiskusikan lebih dalam dan dinamis mengenai beberapa persoalan kebijakan terkait pengelolaan batu bara, ada dua tema besar yang akan menjadi pembahasan. Pertama, tentang  batu bara dan tantangan fiskal pengelolaan batu bara dan strategi energi dalam rencana pembangunan Nasional. Kedua, tentang batu bara dan transisi energi Indonesia.

 

Diskusi ini juga akan menghadirkan pakar lingkungan yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim, sebagai keynote speech. Kemudian, Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.

 

Selanjutnya, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Arifin Rudiyanto, Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso dan Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir,.

 

Kemudian,  peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Dewan Energi Nasional (DEN),   dua peneliti dari  World Resource Institute (WRI) Indonesia dan   Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). Serta Ketua Harian Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Surya Darma.

 

“Diskusi ini juga dirangkaikan dengan peluncuran laporan kajian PWYP Indonesia mengenai pengendalian produksi dan ekspor batu bara,” kata Maryati.