Energi Terbarukan

APLSI: Agar Menarik Dimata Swasta Harus ada Subsidi Untuk EBT

Egenius Soda

15 Sep 2016 — 2 min read

Jakarta-TAMBANG. Asosiasi Produsen Listik Swasta Indonesia (APLSI) meminta agar kepentingan investasi, jaminan ketersediaan listrik, dan subsidi EBT ke depan tidak dibenturkan. Oleh karenanya subsidi untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 harus ada. Karena ini penting demi menjamin pasokan listrik untuk jangka panjang. Hal ini disampaikan Sekretaris Jendral APLSI Priamanaya Djan dalam siaran pers sebagai tanggapan atas alotnya pembahasan subsidi EBT antara pemerintah dan legislasi. “Soal subsidi untuk EBT itu merupakan sebuah keniscayaan untuk menjamin keberlangsungan investasi swasta di EBT,” tandas Pria. Pria melanjutkan agar kalangan swasta mau masuk ke sektor EBT, maka sektor ini harus menarik dari sisi bisnis salah satunya dengan diberi subsidi. peran swasta sangat penting karena harus diakui kemampuan Pemerintah sangat terbatas dalam mengembangkan EBT. Oleh karenanya antara kepentingan investasi dan subsidi tidak perlu diperdebatkan. “Sebab investasi ini kan tujuannya untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan listrik bagi masyarakat dan menjangkau wilayah-wilayah yang belum tereletrikfikasi. Atau kita pilih tetap gelap-gulita. Rakyat juga yang susah,” jelas Pria. Sebagaimana diketahui RAPBN 2017, disiapkan subsidi Rp 1,3 triliun untuk subsidi EBT. Dana tersebut dianggarkan untuk menutup selisih antara harga listrik dari EBT dengan biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN. Tarif listrik dari EBT memang relatif mahal, perlu subsidi agar PLN dapat membelinya. Untuk listrik dari mikro hidro misalnya, PLN harus membeli dari Independent Power Producer (IPP) dengan harga Rp 1.560-2.080/kWh. Lalu untuk listrik dari tenaga surya, harganya Rp 1.885-3.250/kWh. Sementara rata-rata BPP PLN Rp 1.352/kWh. Namun kemudian, subsidi ini menjadi perdebatan dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Padjaitan. Beberapa anggota Komisi VII DPR berpendapat, subsidi EBT ini sebaiknya ditiadakan saja karena tidak untuk rakyat, melainkan untuk segelintir korporasi. Sementara Wakil Bendahara Umum APLSI Rizka Armadhana menegaskan subsidi ini pun berujung pada kepentingan ketersediaan listrik dalam jangka panjang untuk rakyat. Apalagi, ke depan ketersediaan energi primer akan semakin mahal dan langka untuk menghidupi pembangkit ke depan. “Misalnya ketersediaan batubara dalam negeri tidak bisa lagi jadi andalan ke depan di proyek 35ribu Megawatt (MW) ke depan. Sebab, menurut penelitian, komoditas ini akan habis pada tahun 2035, sedangkan energi terbarukan akan terbangkitkan sampai seterusnya,” ujar Rizka. Dalam RAPBN 2017, pemerintah mematok pagu senilai Rp1,3 triliun untuk EBT dari total pagu subsidi energi senilai Rp92,2 triliun. Sementara, untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji tabung 3 kg dalam RAPBN 2017 direncanakan senilai Rp42.3 triliun atau turun sekitar Rp1,4 triliun bila dibandingkan pagu APBNP 2016 senilai Rp43,7 triliun. Pagu subsidi pos ini terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu (JBT) senilai Rp10,3 triliun dan subsidi elpiji tabung 3 kg senilai Rp32 triliun.

Artikel Terkait

PROMETINDO Didorong Jadi Motor Transformasi Industri Metalurgi Nasional

Jakarta, TAMBANG – Perhimpunan Ahli Metalurgi Indonesia (PROMETINDO) dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal transformasi industri mineral Indonesia, khususnya di tengah agenda hilirisasi dan industrialisasi. Organisasi profesi ini didorong tidak hanya memperkuat kompetensi ahli metalurgi, tetapi juga melahirkan gagasan yang mampu menjawab tantangan industri ke depan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Dirjen Minerba Tri Winarno Dorong PROMETINDO Perkuat Teknologi Metalurgi dan Akselerasi Hilirisasi

Jakarta, TAMBANG – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno mendorong Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia (PROMETINDO) mengambil peran strategis dalam memperkuat kemandirian teknologi metalurgi dan mendukung agenda hilirisasi mineral di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Tri Winarno dalam Kongres Nasional PROMETINDO 2026 yang digelar

Dirjen Minerba: Hilirisasi Mineral Topang Ketahanan Energi Nasional

Jakarta,TAMBANG,- Indonesia diberkahi dengan sejumlah potensi sumber daya alam pertambangan yang luar biasa. Tidak hanya itu peran sektor pertambangan pun semakin penting tidak hanya sebagai sumber energi tetapi juga berperan sebagai penopang perekonomian nasional. Kontribusinya semakin meningkat seiring keberhasilan Pemerintah mendorong hiliriasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

PT Berau Coal Gelar Pelatihan Peningkatan Produksi Kakao Bagi Petani Pemandu

Komitmen PT Berau Coal dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat kembali diwujudkan dalam berbagai kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)