APBI Wacanakan Kartel Batu Bara Internasional

Batu bara india
Ilustrasi

Jakarta - TAMBANG. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mewacanakan pembentukan organisasi negara-negara pengekspor batu bara, semacam Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) yang telah ada untuk komoditas minyak. Kartel lintas bangsa ini diperlukan sebagai langkah pengendalian produksi untuk meningkatkan harga batu bara yang kian terpuruk.

Ketua Umum APBI, Bob Kamandanu, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah meminta izin pemerintah untuk melakukan kesepakatn bisnis bersifat kartel, dengan perusahaan maupun asosiasi batu bara lain di dalam dan di luar negeri.

"Tahun depan, kami akan memulai pembicaraan dengan asosiasi batubara di Australia dan negara batu bara lainnya. Nantinya akan dibicarakan mengenai angka produksi dan kesepakatan lainnya, demi menjaga harga batubara yang terus melemah," ujar Bob di Jakarta, Jumat (5/12).

Ia memprediksi bahwa harga batu bara dunia (Newcastle Index) tahun depan masih akan berada di kisaran US$ 67 - 70 per ton. Padahal, rata-rata harga batu bara dunia tahun ini ada di angka US$ 74 per ton.

"Untuk bisa menjaga harga batu bara tahun depan, harus ada upaya konsolidasi seperti kartel dengan berkomunikasi dengan negara-negara pengekspor batubara seperti Australia. Cuma, kami belum tahu apakah mereka mau menurunkan produksi dan ekspor batubaranya," tutur Bob.

Di dalam tubuh asosiasinya sendiri, Bob memastikan produksi dan ekspor batu bara akan ditahan untuk menjaga agar harganya tak semakin melorot. Ia pun mendukung rencana pemerintah yang akan menahan laju produksi batubara nasional 2015 sebesar 420 juta ton. Bahkan secara pribadi ia tak keberatan bila pemangkasan dilakukan lebih jauh, selama pengusaha diberikan bentuk kompensasi.

"Kalau perlu produksi batubara harus dipangkas secara signifikan sebesar 100 juta. Tapi Pemerintah juga harus sedikit melonggarkan aturan ekspor dan lain-lain agar pengusaha juga tidak berdarah-darah karena anjloknya harga," ungkapnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar memastikan akan melakukan pengetatan kegiatan produksi dan ekspor batubara Indonesia. Selain untuk menjaga harga jual, upaya pengetatan juga dimaksudkan untuk menjaga cadangan batubara nasional.

Artikel Terkait

Terkait Rencana Kenaikan Royalti, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kepastian Hukum Di Sektor Minerba

Terkait Rencana Kenaikan Royalti, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Kepastian Hukum Di Sektor Minerba

Jakarta,TAMBANG,- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengusulkan penyesuaian tarif royalti. Rencana ini menyasar sejumlah komoditas mineral strategis seperti emas, tembaga, timah, hingga nikel beserta produk hilirisasinya. “Kebijakan ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya negara meningkatkan penerimaan di tengah dinamika harga komoditas global.

By Egenius Soda
IMA: Demi Menjaga Iklim Investasi Perlu Ada Kestabilan Kewajiban Keuangan

IMA: Demi Menjaga Iklim Investasi Perlu Ada Kestabilan Kewajiban Keuangan

Jakarta,TAMBANG,- Dalam beberapa waktu terakhir dunia pertambangan ramai membincangkan rencana penerapan skema Product Sharing Cost (PSC). Terkait hal ini Indonesian Mining Association (API-IMA) menyampaikan pendapatnya. IMA mengingatkan industri pertambangan mineral dan batubara (minerba) memiliki karakteristik usaha yang sangat berbeda dibandingkan industri minyak dan gas bumi (migas). Industri minerba

By Egenius Soda