Tambang Today

AP3I Tolak Relaksasi Ekspor Mineral

Fahmi Adam

07 Sep 2016 — 1 min read

Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menyatakan tuntutannya dan menolak rencana pemerintah yang akan melakukan relaksasi ekspor bijih mineral alias ore. Relaksasi ekspor itu dinilai bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut Ketua Umum AP3I, Prihadi Santoso, pemerintah telah menetapkan batas waktu ekspor ore pada Januari 2014 dan penjualan mineral hasil pengolahan alias konsentrat berakhir sampai 12 Januari 2017. “Apabila pemerintah melakukan kebijakan relaksasi ekspor ore, maka komitmen pemerintah akan dipertanyakan oleh masyarakat luas dan investor. Pemerintah dianggap tidak serius dan tidak mempunyai konsep yang jelas dalam melakukan program hilirisasi,” kata Prihadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (7/9). Prihadi menambahkan, relaksasi ekspor dilakukan melalui revisi UU Minerba. Melalui revisi itu, pemerintah mengusulkan relaksasi ekspor konsentrat hingga jangka waktu selama lima tahun. AP3I memandang UU Minerba tidak perlu direvisi lantaran subtansi aturan sudah cukup merepresentasi tujuan negara yang ingin mendorong nilai tambah di sektor pertambangan. “Menurut AP3I, permasalahan bukan pada UU Minerba,” ujarnya. Dikatakannya, bila pemerintah mendapatkan tekanan kuat sehingga memberikan relaksasi maka seyogjanya harus memberikan izin ekspor secara selektif. Izin itu dapat diberikan bagi perusahaan yang telah membangun smelter, memberi pemenuhan kewajiban pasok ke dalam negeri dan tambahan bea keluar ekspor. “Pemberian izin ekspor ini juga dilihat dari jumlah kuota dan jangka waktu tertentu,” tuturnnya. Selain itu, AP3I juga meminta pemerintah memberikan jaminan kepastian raw material bagi smelter yang telah berdiri dan beroperasi dalam bentuk DMO. Dan merekomendasikan agar pemerintah mwncabut PP no. 17 Tahun 1986 tentang kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri, pungkasnya.

Artikel Terkait

Soal Afiliasi-Anak Usaha Jasa Tambang Wajib Kantongi Izin Menteri, ASPINDO Soroti Isu Transfer Pricing

Jakarta, TAMBANG — Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO) menilai penggunaan anak perusahaan atau perusahaan afiliasi sebagai kontraktor jasa pertambangan tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan praktik transfer pricing. Hal tersebut disampaikan menyusul terbitnya aturan baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam jasa

Izin Lingkungan Baru Tambang Dairi: Perbaikan Teknis, bukan Pengabaian Putusan

Jakarta, TAMBANG - Sungguh menarik mencermati berita Tempo berjudul “Warga Gugat Izin Tambang yang Dihidupkan Lagi di Dairi” (16 September 2026) dan berita sejenis di media-media lain. Betapa tidak, berita tersebut memaparkan gugatan sebagian kecil warga Kabupaten Dairi terhadap izin lingkungan hidup baru PT Dairi Prima Mineral (DPM), perusahaan tambang

Bangun Gudang di Osowilangun Surabaya, CKB Perkuat Konektivitas Industri hingga Indonesia Timur

Jakarta, TAMBANG — PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) menghadirkan fasilitas pergudangan terintegrasi di Osowilangun, Surabaya. Aksi ini sebagai penghubung bagi industri logistik di Jawa Timur, dan konektivitas penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. “Fasilitas Osowilangun bukan sekadar ruang gudang. Fasilitas ini merupakan simpul yang menghubungkan kebutuhan industri Jawa Timur

Kembangkan Inovasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, PTBA Raih Apresiasi Waste4Change

Jakarta, TAMBANG — PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, meraih apresiasi dari Waste4Change melalui kategori Strategic Partnership & Innovation Award atas inisiatif dalam proyek Jasa Konsultan Studi Pendahuluan dan Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Apresiasi tersebut diberikan dalam