Mineral

AP3I: Relaksasi Ekspor Jangan Terlalu Lama

Muflihun Hidayat

27 Feb 2018 — 1 min read

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Prihadi Santoso.

Jakarta, TAMBANG – Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Prihadi Santoso, meminta pemerintah memangkas waktu pelaksanaan relaksasi ekspor dari lima tahun menjadi tiga tahun. Sedianya, relaksasi ekspor yang dimulai sejak tahun 2017 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, akan berakhir pada 2022 mendatang. Namun menuurut Prihadi, cukup sampai 2019 pelaksanaan relaksasi ekspor. “Kalau bisa relaksasi ini harus secepatnya dihentikan. Lima tahun itu terlalu lama. Saya rasa tiga tahun saja cukup,” papar Prihadi, kepada tambang.co.id, di Jakarta, Selasa (27/2). Prihadi berpandangan, pembangunan smelter yang sedang digalakkan oleh para pengusaha smelter saat ini, paling lambat dalam waktu tiga tahun bisa selesai. “Sebab kita tahu hitungannya. Smelter tembaga kira-kira tiga tahun selesai. Apalagi smelter nikel, justru bisa lebih singkat. Jadi kalau sampai tahun 2022, terlalu lama,” tuturnya. Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan rekomendasi ekspor kepada perusahaan yang terus berpacu mengerjakan pembangunan smelter. Hal itu menjadi kontrol pemerintah dalam memberikan rekomendasi dan diawasi dengan aturan yang jelas. Yaitu melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomo 1051 tentang Standar Operasional Prosedur dan Pedoman Evaluasi Pemberian Rekomendasi Persetujuan Ekspor Mineral Logam. Karena itu, bila pembangunan smelter bisa selesai dalam waktu tiga tahun. Maka pemerintah seharusnya, tidak memperpanjang rekomendasi ekspor hingga sisa tahun berikutnya. “Toh ada pertimbangan lain, yaitu cash flow. Saya rasa sama, relaksasi 3 tahun itu cukup,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Ceria Corp Alirkan Air ke Sawah Petani Wolo Terdampak Kemarau

Jakarta, TAMBANG — PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Corp) mengalirkan air ke sekitar 55 hektare persawahan di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang terdampak musim kemarau. Langkah ini dilakukan untuk membantu petani mempertahankan tanaman padi di tengah menurunnya debit sumber air. Sekitar 55 hektare lahan pertanian di Desa Langgomali, Desa

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

Jakarta, TAMBANG – Besarnya potensi silika Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Kepastian harga, klasifikasi komoditas, spesifikasi ekspor, hingga persoalan perizinan masih menjadi tantangan dalam mendorong pengembangan industri silika dari hulu hingga hilir. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika

PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

Jakarta,TAMBANG,- Pengembangan biomethane yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan kini mulai mendekati tahap akhir pengembangan. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkolaborasi Toyota Tsusho Indonesia (TTI) dan PT KIS Biofuels Indonesia (KIS) untuk mengoptimasi pemanfaatan biomethane tersebut dalam rangka memastikan kesediaan pasokan energi domestik masa

PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang batubara plat merah, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mempersiapkan operasional yang andal dalam menjaga keberlanjutan produksi. Perencanaan tersebut mempertimbangkan persetujuan pemerintah, prioritas kebutuhan domestik, serta dinamika pasar ekspor di tengah transisi energi. Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan perusahaan tetap berada pada jalur yang tepat