Beranda ENERGI Migas Agar Bebas Dari Kemiskinan, Maluku Butuh Otsus Kelautan

Agar Bebas Dari Kemiskinan, Maluku Butuh Otsus Kelautan

Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina (tengah) didampingi Boetje Balthazar, (paling kanan); Amir Hamzah (kedua dari kanan), dan Boetje JP Pitna (kedua dari kiri) dan Ferry Lasatira (kiri).

Jakarta-TAMBANG. Indonesia akan memperingati 70 tahun kemerdekaan. Diantara kemeriahan perayaan tersebut masih ada wilayah yang belum sepenuhnya menikmati kesejahteraan. Padahal itulah salah satu tujuan kemerdekaan. Diantaranya Maluku yang dulu dikenal sebagai wilayah yang kaya akan lada dan rempah.

 

Sementara kini, provinsi kepulauan ini juga menyimpan potensi migas yang cukup besar. Setidaknya saat ini sudah ada 25 Blok Migas yang ditemukan dimana 15 diantaranya sudah dikelola investor asing. Sisanya masih menunggu investor.

 

Sayangnya kekayaan sektor migas ini belum member dampak pada kesejahteraan masyarakat. Ini terlihat dari laporan yang menyebutkan provinsi Maluku masuk dalam wilayah miskin. Data BPS Maluku menegaskan Provinsi berpenduduk 1,6 juta ini, 18,84% atau 307 jiwa adalah penduduk miskin. Maluku ada diurutan empat setelah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

 

“Rakyat Maluku berharap, peringatan 70 tahun Kemerdekaan RI, dengan potensi 25 Blok Migas dari kandungan laut dalamnya bias membawa Maluku bebas dari kemiskinan. Sekaligus mampu mengubah wajah Maluku menjadi daerah yang maju dan sejahtera,”kata Direktur Archipelago Solidarity (Arso) Foundation, Engelina Pattiasina di Jakarta (10/8).

 

Enggelina didampingi para tokoh Maluku yang memahami soal maritim dan kekayaan Migas Maluku seperti praktisi Migas Boetje Balthazar, Ketua Bidang Polkam Forum Perjuangan Kebangsaan Maluku (FPKM) Amir Hamzah, dan mantan anggota Dewan Maritim Indonesia Boetje JP Pitna.

 

Sebelumnya para tokoh Maluku ini meminta agar Maluku diberikan Otonomi Khusus (Otsus) Kelautan. Karena menurut Enggelina ini sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa rakyat berhak menikmati kekayaan dari daerah yang dihasilkannya.

 

“Maluku dengan potensi kekayaan Migas, ikan dan sebagainya, seharusnya bisa merasakan kesejahteraan dengan kekayaan alamnya, tidak miskin seperti saat ini. Karena itu kami juga menuntut otonomi khusus (Otsus) kelautan dengan kewenangan mengelola potensi laut. Karena provinsi ini 90 persen lebih adalah laut” tegas Engelina.

 

Sementara Balthazar menyebut bahwa Blok Masela merupakan salah satu blok migas yang sangat potensia yang letaknya di wilayah Maluku Tenggara. “Di Blok Masela ini ada 10 sumur, jika semuanya berproduksi 1-2 tahun lagi, akan menghasilkan 7.5 juta kubik fit gas per tahun. Belum lagi kandungan minyaknya. Jadi sangat luar biasa,” kata Balthazar.

 

Sementara Ketua Bidang Polkam FPKM Amir Hamzah menekankan agar Otsus Kelautan diberikan dengan kewenangan asimetris yakni kewenangan bagi Maluku untuk mengelola kekayaan lautnya, sebab tanpa kewenangan pengelolaan laut, Maluku akan tetap miskin mengingat wilayah daratannya kurang dari 10 persen.

 

Seperti diektahui ada 15 Blok Migas Maluku yang kini sudah dikelola investor asing yakni Blok Amborip VI, Blok Arafura Sea, Blok Aru Trough, Blok Aru, Blok West Aru I, Blok West Aru II, Blok South East Seram, Blok Kuwama, Blok East Bula, Blok Seram Kode 1/05. Blok Seram (non Bula), Blok Bula, Blok Masela, Blok Babar Selaru, dan Blok Offshore Pulau Moa Selatan.

 

Sedangkan 10 blok Migas yang kini sedang ditawarkan kepada investor asing adalah Blok South Aru, Blok North Masela, Blok West Abadi, Blok Tatihu, Blok Arafura Sea II, Blok Aru Trouhg II, Blok South Aru, Blok Yamdena, Blok Sermata, Blok South East Palung Aru.