Jakarta-TAMBANG. Presiden Joko Widodo baru saja mengunjungi kawasan pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung. Tak terelakkan, Jokowi pun menemukan banyak praktek pertambangan timah ilegal yang masih berlangsung di sana.
Bupati Belitung Timur, Basuri Tjahaja Purnama mengatakan salah satu cara yang paling ampuh memberantas praktek tambang ilegal ialah dengan menutup ruang gerak para penadah timah ilegal.
“Masalah utama adalah bagaimana kita menutup penadah di luar negeri, sehingga barang yang tidak jelas nggak laku dan diberikan masyarakat tambang rakyat,” kata Basuri seperti dikutip dari detik.com, Senin (22/6).
Adik kandung Gubernur DKI Jakarta, Ahok, itu menambahkan, untuk bisa menutup ruang gerak para penadah ini maka semua pihak harus sehati dari aparat sampai semua pihak taat hukum di lapangan.
Selain itu ketentuan bahwa bijih timah harus diproses dalam smelter dalam negeri harus ditegakkan. Pemerintah juga mesti menyiapkan sistem yang bisa melacak peredaran timah dari produksi sampai dijual. “Penegakkan hukum harus jelas dan tentu pusat harus mempercepat pembukaan lapangan kerja dengan maksimalkan perkebunan,” katanya.
Basuri menambahkan, penciptaan lapangan kerja di Babel bisa dengan melakukan merehabilitasi lahan tidur yang dikuasai perusahaan tambang seperti PT Timah agar segera dikembalikan ke pemerintah daerah sehingga bisa dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja untuk masyarakat.
“Di Belitung timur kita mau minta pemerintah pusat bantu buka 1.000 hektar cetak sawah baru, yang akan dimiliki 1.000 keluarga dan ada lahan tambang juga di sana,” ujarnya.
Penciptaan lapangan kerja baru di luar sektor pertambangan sangat penting, seperti memaksimalkan sumber kelautan dan perkebunan. Namun dalam praktiknya banyak lahan yang tidak produktif untuk pertambangan tak bisa diubah untuk perkebunan. Seperti ada kasus di Desa Buding di Babel, lahan tidur seluas 600 hektar tak dimanfaatkan karena sudah terlanjur sebagai kawasan pertambangan.
“Babel punya laut yang luas, bantu maksimalkan industri perikanan dengan budi daya ikan laut yang sudah kami lakukan tetapi butuh dukungan lebih besar dan harus ada percepatan dan itu hanya bisa dari pusat dan lain-lain,” katanya.
Semoga kinerja Bupati Belitung Timur semakin baik dengan menutup semua ruang gerak mafia timah di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mengusulkan aturan sistem pelacakan perderan timah dari produksi sampai penjualan balok timah.