Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Terkait Kewajiban Perusahaan Tambang Bangun Fasilitas Persemaian (Nursery)

tambang nursery
Ilustrasi: Nursery PT Vale Indonesia Tbk. Dok: Istimewa.

Jakarta, TAMBANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan perusahaan tambang mineral dan batu bara untuk membangun fasilitas persemaian tanaman (nursery).

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Persemaian pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beleid ini telah diundangkan pada Senin 4 Agustus 2024.

Pembangunan nursery merupakan salah satu penunjang kewajiban pengusaha tambang dalam reklamasi pasca tambang. Industri pertambangan mineral dan batu bara yang berdampak pada lingkungan juga merupakan bagian dari alasan Perpres ini diundangkan.

“Persemaian (Nursery) adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses biji atau bagian tanaman lain menjadi tumbuhan muda atau benih hasil pengembangbiakan yang siap tanam,” demikian bunyi Pasal 1 ayat 2.

Pembangunan nursery ini diwajibkan kepada perusahaan pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang Dokumen Lingkungan Hidupnya berupa Amdal. Ini tertuang dalam Pasal 2 poin a sampai e.

Dalam Perpres ini, kewajiban pembangunan nursery dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu perencanaan dan pelaksanaan.

“Kewajiban percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (Nursery) pada kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. perencanaan; dan b. pelaksanaan,” bunyi Pasal 3.

Percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas persemaian (Nursery) bagi perusahaan pertambangan mineral dan batu bara ini berlaku hingga 31 Desember tahun 2025. Jika badan usaha tidak membangun nursery akan dikenakan sanksi administratif.

“Terhadap badan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak melakukan percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (Nursery) pada kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” berikut bunyi Pasal 11.

Adapun badan usaha pertambangan yang sudah memiliki nursery, hanya diwajibkan pada tahapan pelaksanaan yang meliputi pengelolaan fasilitas nursery, penyediaan tenaga teknis pertambangan kompeten untuk Kelola nursery, dan pemeliharaan atau perawatan.

Perusahaan yang sudah punya nursery juga wajib melaporkan hasil kegiatan pengelolaan nursery kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya.

Presiden Jokowi Resmikan PLTS Terapung Cirata Berkapasitas 192 MWp

Artikel Terkait

PTBA Optimalkan AI Perkuat Kinerja Perusahaan dan Efektivitas Program Sustainability

PTBA Optimalkan AI Perkuat Kinerja Perusahaan dan Efektivitas Program Sustainability

Jakarta, TAMBANG – PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, terus memperkuat transformasi digital melalui optimalisasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung produktivitas pekerja dan efektivitas pelaksanaan program keberlanjutan (sustainability). Langkah ini diwujudkan melalui Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan AI dan Tools Lainnya untuk Meningkatkan Produktivitas dan Efektivitas

By Rian Wahyuddin
Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Jakarta, TAMBANG — Indonesia Mining Association (IMA), merespon arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil tambang sebesar 70 persen dinikmati oleh negara. Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti menjelaskan bahwa IMA memahami arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. “Dalam menerjemahkan target 70 persen, IMA

By Rian Wahyuddin