Jakarta – TAMBANG. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa hubungan bilateral RI dengan Jepang sudah kembali normal, pasca diberlakukannya larangan ekspor mineral mentah. Kedua belah pihak diakui telah saling memahami satu sama lain, terkait konsep pengembangan pabrik pengolahan domestik.
“Kita sudah melakukan pembicaraan terkait smelter dan sudah kembali normal untuk bahan baku nikel yang dibutuhkan di Jepang,” ungkap Gusmardi Bustami, Staf Ahli Kementerian Perdagangan, di sela acara konferensi pers Kementerian Perdagangan, Rabu (3/12).
Setelah pemerintah menutup keran ekspor mineral mentah per tanggal 12 Januari 2014, reaksi dari luar negeri pun berdatangan. Larangan ini diberlakukan sejalan dengan kewajiban pengolahan mineral di dalam negeri, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 atau UU Minerba.
Nikel adalah salah satu komoditas mineral andalan Indonesia, sehingga pasar global mengalami ancaman gangguan pasokan. Harga nikel pun sempat melonjak, sehingga Jepang sebagai negara konsumen pun merasa dirugikan.
Negeri Sakura dengan industri otomotifnya yang mendunia itu memang selama ini memakan nikel dalam jumlah besar. Sebagai pembuat baja tahan karat (stainless steel) terbesar dunia, Jepang harus mengimpor 40% bahan baku nikelnya dari Indonesia. Jepang pun sempat berencana menyeret Pemerintah Indonesia ke panel Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization), atas pemberlakuan restriksi perdagangan ini.
Indonesia sendiri menerapkan kebijakan larangan ekspor mineral mentah karena ingin meningkatkan nilai tambah, dan melipatgandakan pendapatan dari ekspor. Namun kemudian, perusahaan yang sudah berkomitmen untuk membangun smelter mendapatkan kesempatan untuk kembali melakukan kegiatan ekspor bahan mentah, sementara menunggu fasilitas tersebut siap beroperasi. Ketentuan tambahan untuk ekspor mineral adalah dengan penerapan Bea Keluar (BK).
“Mereka yang sudah bangun smelter akan bisa ekspor nikel lagi dengan BK rendah sehingga suplai ke Jepang tidak terganggu lagi, balik ke normal lagi. Semoga kedepannya Jepang tidak akan gugat lagi, mudah-mudahan enggak ada masalah,” pungkasnya.
