Mineral

Pengusaha Mineral Tunggu Regulasi Pasca 11 Januari 2017

Egenius Soda

01 Des 2016 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG.Pengusaha mineral meminta agar pemerintah segera menetapkan kebijakan terkait larangan ekspor mineral yang jatuh tempo pada 12 Januari 2017 mendatang. Kepastian hukum menjadi aspek penting bagi pengusaha agar dapat mempersiapkan rencana pengembangan ke depan sesuai arah kebijakan tersebut. Ketua Asosiasi Smelter Indonesia R Sukhyar mengatakan, pihaknya yakin bahwa pemerintah sedang merumuskan regulasi terkait larangan ekspor. Larangan ekspor mutlak dibutuhkan pengusaha mineral karena sebagian besar sudah mengarah pada implementasi kebijakan hilirisasi melalui pembangunan smelter. Sudah banyak kemajuan dari kebijakan hilirisasi, termasuk smelter yang dibangun sehingga produk olahan seperti nikel dan bauksit yang dihasilkan juga meningkat. “Terkait dengan regulasi ini, ada dua hal pokok yakni produk hukumnya dan materinya. Yang terpenting materinya tetap konsisten dengan UU Minerba untuk menjaga kepastian usaha dan kepastian hukum,” ujarnya. Sukhyar menambahkan, harusnya sudah tidak ada lagi perdebatan terkait kebijakan yang mendasar dari pelaksanaan hilirisasi. Karena jika diputuskan relaksasi, hal itu merupakan langkah mundur. Semangat untuk menciptakan industrialisasi di sektor sumber daya alam tambang tidak akan tercapai. Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Bauksit Indonesia (AP3I) Jonathan Handojo menambahkan, kepastian hukum memang mutlak bagi pengusaha. Karena itu, ketegasan pemerintah harus ada dalam menjaga kepastian hukum. Hal terpenting adalah tidak ada lagi relaksasi mineral mentah, semua sudah harus dilakukan pengolahan di dalam negeri. Jangan sampai kebijakan yang ditetapkan pemerintah mendadak dan menyebabkan pengusaha mineral kesulitan dalam memenuhi amanat meningkatkan nilai tambah dari sektor mineral di dalam negeri. Sementara itu, investasi yang sudah digelontorkan pun tidak sedikit, sehingga jika terjadi perubahan kebijakan yang signifikan dan sifatnya merusak iklim investasi, dipastikan investasi smelter bakal menjadi tidak menarik dan merugikan Indonesia. “Pemerintah mendapat pemasukan berupa royalti senilai US$480 juta dan US$304 juta dari PNBP. Ini nilai yang tidak kecil selain nilai tambah dari pengolahan dan pemurnian yang sudah terjadi oleh kegiatan hilirisasi. Kami tetap akan berjuang agar UU Minerba dipertahankan,” tegas dia.

Artikel Terkait

Ceria Corp Alirkan Air ke Sawah Petani Wolo Terdampak Kemarau

Jakarta, TAMBANG — PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Corp) mengalirkan air ke sekitar 55 hektare persawahan di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yang terdampak musim kemarau. Langkah ini dilakukan untuk membantu petani mempertahankan tanaman padi di tengah menurunnya debit sumber air. Sekitar 55 hektare lahan pertanian di Desa Langgomali, Desa

PERTAMISI Dorong Penyesuaian Spesifikasi Ekspor, Kepastian HPM, Tata Kelola dan Percepatan Hilirisasi Silika

Jakarta, TAMBANG – Besarnya potensi silika Indonesia belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Kepastian harga, klasifikasi komoditas, spesifikasi ekspor, hingga persoalan perizinan masih menjadi tantangan dalam mendorong pengembangan industri silika dari hulu hingga hilir. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika

PGN Siap Jadi Offtaker dan Transporter Biomethane yang Dikembangkan Toyota dan KIS

Jakarta,TAMBANG,- Pengembangan biomethane yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan kini mulai mendekati tahap akhir pengembangan. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkolaborasi Toyota Tsusho Indonesia (TTI) dan PT KIS Biofuels Indonesia (KIS) untuk mengoptimasi pemanfaatan biomethane tersebut dalam rangka memastikan kesediaan pasokan energi domestik masa

PTBA Siapkan Rencana Produksi Batu Bara 2027, Perkuat Pasokan dan Kepastian Operasional

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang batubara plat merah, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) mempersiapkan operasional yang andal dalam menjaga keberlanjutan produksi. Perencanaan tersebut mempertimbangkan persetujuan pemerintah, prioritas kebutuhan domestik, serta dinamika pasar ekspor di tengah transisi energi. Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, mengatakan perusahaan tetap berada pada jalur yang tepat