*Khusus rubrikasi berlangganan
REGULASI | KLINIK MINERBA E-MAGAZINE | FOKUS TAMBANG Sign in
TAMBANG, 29 Mei 2008 | 21.03
Banyak KP Belum Perhatikan Aspek Keselamatan Kerja

TAMBANG, 29 Mei 2008

Dunia pertambangan yang sedang booming mengundang perhatian banyak pihak. Satu aspek yang paling diamati selain lingkungan adalah keselamatan (savety) dan kesehatan kerja. Sayangnya masih banyak pelaku usaha pertambangan terutama di tingkat KP yang belum memperhatikan aspek keselamatan kerja.

Egenius Soda
egen@tambang.co.id

TAMBANG, 29 Mei 2008

Dunia pertambangan yang sedang booming mengundang perhatian banyak pihak. Satu aspek yang paling diamati selain lingkungan adalah keselamatan (savety) dan kesehatan kerja. Sayangnya masih banyak pelaku usaha pertambangan terutama di tingkat KP yang belum memperhatikan aspek keselamatan kerja.

Kepala Sub Bidang Keselamatan Operasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen ESDM, Syawaludin Lubis, mengatakan secara umum aspek keselamatan dan kesehatan kerja di dunia pertambangan Indonesia saat ini sudah semakin baik. “Akan tetapi bukan berarti tanpa masalah,” ujarnya saat ditemui Majalah TAMBANG di Jakarta, Kamis, 29 Mei 2008.

Salah satu masalah yang cukup pelik saat ini, kata Syawal, ialah menjamurnya KP (Kuasa Pertambangan) yang ijinnya diberikan pemerintah daerah. “Kebanyakan dari ijin ijin yang diberikan kepada KP- KP tanpa memperhatikan aspek keselamatan kerja” tandasnya. Ia mencontohkan masih banyak dari KP yang tidak memiliki Kepala Teknik Tambang, tapi aktivitas pertambangan berjalan.

Padahal jabatan tersebut sangat penting karena dialah yang paling bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pertambangan. Bahkan seharusnya jika Kepala Teknik berhalangan hadir kemudian tidak menunjuk orang lain sebagai pengganti maka aktivitas pertambangan harus dihentikan. “Tetapi itu tidak terjadi pada KP KP,” keluhnya.

Berbeda dengan perusahaan perusahaan yang ada dibawah payung Kontrak Karya dan PKP2B. Biasanya perusahaan perusahaan ini sudah menempatkan aspek keselamatan sebagai salah satu prioritas perhatian. Hal ini karena berhubungan dengan pencitraan perusahaan.

Selama 2007 telah terjadi kecelakan yang tergolong fatal yang menyebabkan 19 orang meninggal. “Jumlah ini bisa jadi lebih, karena sesuai aturan yang masuk dalam kelompok kejadian fatal adalah mereka yang meninggal dalam waktu kurang dari 24 jam”jelasnya

Selama ini Pihak Direktorat Jenderal Minerbapabum Departemen ESDM dalam hal ini Sub. Dit Keselamatan Operasi Mineral, Batubara dan Panas Bumi terus melakukan kegiatan penyadaran akan pentingnya aspek keselamatan. Salah satunya dengan pelatihan dan pendidikan yang dilakukan di beberapa daerah. Dengan pemekaran wilayah yang makin banyak rasanya sulit untuk mengakomodasi semua daerah.

Dunia kerja di sektor pertambangan adalah dunia yang penuh risiko, sehingga aspek keselamatan harus mendapat prioritas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri telah mengeluarkan Keputusan Menteri tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995. “Peraturan ini berlaku untuk semua usaha pertambangan tanpa kecuali” tandasnya. Seharusnya dunia pertambangan dapat menjadi contoh bagi dunia kerja lain karena sudah memiliki payung hukum yang jelas.

Berkaitan dengan sanksi, Syawaludin menjelaskan secara nominal memang sangat kecil sesuai yang diatur UU No.11/1967. Tetapi ada sanksi lain yang tidak terbilang yakni bisa saja aktivitas pertambangan akan dihentikan sementara karena kecelakaan tersebut. “Inilah yang mendatangkan kerugian besar bagi perusahaan” tandasnya. Berkaitan dengan sanksi tersebut, diharapkan UU No.11/1967 segera diperbaharui dan nominal sanksinya disesuaikan dengan situasi saat ini.

(Selengkapnya dapat dibaca pada Majalah Tambang Edisi Juni 2008)

icon